Kemendikdasmen Naikkan TPG Guru Non-ASN Jadi Rp2 Juta

Pemerintah memastikan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah swasta tetap memperoleh dukungan pendidikan melalui bantuan operasional, tunjangan profesi, dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini mencakup kenaikan tunjangan serta perlindungan bagi guru yang tidak lolos seleksi aparatur sipil negara, dilansir dari Medcom. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa dukungan bagi sekolah swasta diberikan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Pemerintah juga tetap membuka kesempatan bagi guru swasta untuk mengikuti seleksi CPNS. Dalam keterangannya melalui siaran langsung Instagram pada Jumat, 30 Oktober 2026, Nunuk menjelaskan bahwa kewajiban wajib belajar sembilan tahun turut mencakup sekolah swasta. Kondisi tersebut menjadi bagian dari kebijakan peningkatan anggaran operasional pendidikan.

"Bentuk perhatian pemerintah kepada sekolah swasta ditunjukkan melalui program BOSP, Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta tetap memberi peluang bagi guru untuk mengikuti seleksi, apakah itu CPNS. Dengan wajib belajar 9 tahun termasuk di sekolah swasta, anggaran BOSP tentu mengalami peningkatan," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Selain bantuan operasional, pemerintah meningkatkan besaran TPG bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Penyaluran tunjangan tersebut juga dilakukan setiap bulan, sehingga skema pemberiannya berubah dari sebelumnya menjadi lebih rutin. Kebijakan lain menyasar guru non-ASN yang masuk dalam batas pendataan atau cut-off Desember 2024. Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga terkait masih merumuskan mekanisme penugasan serta penyesuaian regulasi untuk kelompok guru tersebut.

Nunuk menjelaskan bahwa guru yang masuk pendataan hingga Desember 2024 akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun CPNS. Pemerintah juga menyiapkan aturan agar mereka tetap dapat menjalankan profesinya apabila tidak berhasil dalam seleksi. "Jadi seperti yang pernah disampaikan bahwa non-ASN dengan cut-off 2024 nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi, apakah itu PPPK atau CPNS. Bagi yang tidak lulus akan tetap menjadi guru dengan kami terbitkan dukungan regulasi yang cukup," jelas Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Kebijakan tersebut berjalan di tengah rencana pengalihan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK pusat di bawah Kemendikdasmen. Proses pengalihan dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027 tanpa tes tambahan. Pengalihan status dilakukan melalui proses administrasi dan penempatan berdasarkan kebutuhan sekolah. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam sumber, guru yang dialihkan harus tercatat aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena sebelumnya telah mengikuti proses seleksi PPPK.