Kemendikdasmen Jamin Guru Non-ASN Tetap Mengajar hingga 2027

Lebih dari 172 ribu guru non-ASN yang masih aktif mengajar akan menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program yang dimulai Januari 2027 ini juga mencakup guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dengan jaminan keberlanjutan pekerjaan meskipun tidak lolos seleksi aparatur sipil negara (ASN).

Dilansir dari Detikcom, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan jaminan tersebut setelah menghadiri Peluncuran Bulan Guru Nasional di SMPN 216 Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

Menurut Nunuk, penyelesaian status guru non-ASN akan ditempuh melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Namun, guru yang tidak berhasil melewati kedua jalur seleksi tersebut tetap memperoleh kesempatan melanjutkan tugas mengajar.

Nunuk menyampaikan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti telah memberikan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan para guru tersebut.

"Kalau nggak lulus gimana? Menteri (Mendikdasmen Abdul Mu'ti) kasih jaminan, mereka akan tetap mengajar," tutur Nunuk, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Jaminan tersebut berlaku sampai para guru memperoleh status ASN. Dengan demikian, kegagalan dalam seleksi CPNS maupun PPPK tidak secara otomatis mengakhiri penugasan mereka di sekolah.

"Mereka akan tetap mengajar sampai mereka berstatus ASN," jelas Nunuk.

Selain kepastian pekerjaan, Nunuk meminta guru non-ASN terus meningkatkan kompetensi profesional. Salah satu langkah yang disarankan adalah memiliki sertifikat pendidik melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Ia juga menyoroti pentingnya kepemilikan sertifikat pendidik dalam proses menuju status ASN. Sertifikasi tersebut dinilai menjadi salah satu bekal penting bagi guru yang mengikuti proses seleksi.

"Apakah kemungkinan besar (menjadi ASN) akan sulit? Kalau udah punya serdik, itu mudah," beber Nunuk.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya memastikan guru non-ASN yang tidak lolos seleksi tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut kepastian tersebut akan diperkuat melalui regulasi yang memiliki landasan hukum lebih kuat daripada sekadar surat pemberitahuan.

"Tidak, tidak di-PHK. (Jaminannya) nanti bukan hanya surat, tapi akan ada peraturan yang lebih kuat dasar hukumnya," kata Mu'ti, Mendikdasmen.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemendikdasmen sedang menyusun produk hukum sebagai dasar pelaksanaan tata kelola guru. Nunuk menjelaskan bahwa ketentuan mengenai guru PPPK akan dituangkan dalam keputusan menteri.

"Lagi dibikin, kalau untuk yang PPPK (berbentuk) Kepmen (Keputusan Mendikdasmen)," jelas Nunuk.

Keberadaan regulasi ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada kepala daerah dan dinas pendidikan dalam mempekerjakan tenaga pendidik di wilayah masing-masing. Guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugas di sekolah negeri melalui perpanjangan kontrak oleh pemerintah daerah.