PGRI Desak Pemerintah Cairkan TPG Guru Non-ASN yang Tertunda

Sejumlah guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) masih menghadapi keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga empat bulan. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan tersebut melalui percepatan verifikasi data, penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), dan penyediaan anggaran, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Selasa (13/10/2026).

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya Winarja menegaskan bahwa keterlambatan pemenuhan hak guru tidak seharusnya berlangsung akibat proses birokrasi yang panjang. Ia mengakui proses verifikasi dan validasi (verval) data penerima TPG masih berjalan, tetapi meminta pemerintah memastikan hak profesional guru tetap menjadi prioritas.

Wijaya menyampaikan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada tuntutan terhadap profesionalisme tenaga pendidik.

"Negara tidak boleh menuntut profesionalisme guru secara maksimal, tetapi membiarkan pemenuhan hak profesional mereka terhambat oleh panjangnya proses birokrasi. PB PGRI memahami bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) data penerima TPG masih terus berlangsung," ujar Wijaya Winarja, Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI.

Menurut PGRI, salah satu kendala pencairan berkaitan dengan penerbitan SKTP. Organisasi tersebut meminta pemerintah menyederhanakan prosedur administrasi dan memastikan pendataan berjalan akurat, transparan, serta terintegrasi tanpa membebani guru maupun operator sekolah secara berlebihan.

Wijaya menekankan perlunya perbaikan sistem administrasi agar proses validasi, penerbitan keputusan, dan pembayaran tunjangan berjalan lebih efisien.

"Pemerintah harus memastikan sistem pendataan bekerja secara akurat, transparan, terintegrasi, dan tidak membebankan seluruh persoalan administratif kepada guru maupun operator sekolah. Sederhanakan proses validasi, penerbitan SKTP dan pencairan TPG," ujar Wijaya.

PB PGRI juga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menyelesaikan penerbitan SKTP bagi guru yang belum mendapatkannya. Selain itu, penyediaan anggaran tambahan menjadi bagian penting dalam penyelesaian pembayaran yang tertunda.

Wijaya menjelaskan bahwa berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) yang disampaikan kepada PGRI, Kemendikdasmen masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja tambahan.

"Berdasarkan informasi dari Ditjen GTK, perkembangan proses yang disampaikan kepada PGRI, Kemendikdasmen terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kebutuhan anggaran belanja tambahan," ujar Wijaya.

Ia mengapresiasi koordinasi lintas kementerian tersebut, tetapi meminta agar proses itu segera menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi para guru. Menurut PGRI, penjelasan administratif saja belum cukup untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran.

"PB PGRI mengapresiasi upaya koordinasi tersebut. Namun, koordinasi antarkementerian harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar penjelasan administratif yang terus berulang tanpa kepastian waktu," ujar Wijaya.

PGRI menilai keterlambatan TPG tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pencairan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, martabat profesi, dan kepercayaan guru terhadap pemerintah. Bagi guru non-ASN, tunjangan tersebut turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung pengembangan kompetensi profesional.

Wijaya mengingatkan bahwa ketidakpastian pembayaran dapat menambah tekanan ekonomi yang dihadapi guru, terutama ketika mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Terlebih bagi Guru Non-ASN, TPG memiliki arti penting dalam menopang kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup, serta mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalitas mereka. Jangan sampai terjebak dengan pinjaman online yang semakin menambah beban serta persoalan baru," ujar Wijaya.

Untuk mempercepat penyelesaian, PGRI menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Organisasi itu meminta Kemendikdasmen dan dinas pendidikan menuntaskan verifikasi serta validasi data penerima, mempercepat penerbitan SKTP bagi guru yang memenuhi syarat, dan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran tambahan.

Tiga tuntutan lainnya mencakup keterbukaan informasi mengenai perkembangan validasi, penerbitan SKTP, status anggaran, dan pembayaran; jaminan bahwa tidak ada hak guru yang hilang akibat keterlambatan; serta pembangunan sistem pembayaran TPG yang lebih pasti, terukur, dan akuntabel.

Wijaya kembali menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan kewajiban pemerintah. Ia meminta agar guru tidak menanggung dampak lambatnya koordinasi antarlembaga, sementara penyelesaian administrasi dan anggaran masih berlangsung.

"Jangan jadikan guru sebagai korban dari lambatnya koordinasi antarlembaga. Guru telah menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa. Kini pemerintah harus menjalankan kewajibannya memenuhi hak guru. Kesejahteraan guru bukan janji yang terus ditunda, melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan," pungkas Wijaya.