NasDem Bantah Formulir Pemakzulan Gibran

Dokumen usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka beredar pada Kamis (8/10/2026) dan mengatasnamakan anggota DPR Fraksi NasDem Tonny Tesar. Bendum NasDem Ahmad Sahroni membantah dokumen tersebut dan menyebutnya hoaks.

Dokumen yang beredar meminta DPR menindaklanjuti persoalan administrasi pencalonan Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengusul juga meminta proses pemberhentian Gibran diteruskan ke MK sesuai mekanisme konstitusional.

Dalam dokumen itu disebutkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Pengusul meminta DPR menggunakan hak pengawasan, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat.

Dokumen tersebut juga memuat permintaan agar persoalan pemberhentian Gibran dibawa ke Rapat Paripurna DPR dan diproses sesuai UUD NRI Tahun 1945 serta tata tertib DPR.

“Kepada pimpinan DPR RI agar segera: Membawa persoalan prinsipil ini ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menggunakan hak pengawasan, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat guna menyelidiki keabsahan administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” bunyi dokumen tersebut.

Dokumen itu kemudian meminta proses pemberhentian diteruskan ke MK untuk memperoleh putusan hukum.

“Memproses usul pemberhentian (impeachment) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan tata tertib DPR RI, serta meneruskannya ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang adil,” bunyi dokumen tersebut.

Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan NasDem tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Ia menyampaikan bantahan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“Hoaks, hoaks. Nggak ada, nggak ada,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sahroni mengatakan NasDem menghormati proses di MK. Menurut dia, partai belum menentukan sikap terkait polemik ijazah Gibran dan masih menunggu arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Kita hormati proses MK. Kita belum ada arahan Ketua Umum. Belum dipanggil.

Mungkin nanti, ya, mungkin iya, tapi belum. Sampai hari ini belum. Masih landai-landai aja,” ujar Sahroni.

Ia kembali menegaskan bahwa keputusan partai masih menunggu arahan Surya Paloh.

“Kita tunggu arahan Ketua Umum,” sambung Sahroni.

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago juga membantah kabar mengenai dokumen tersebut. Ia menegaskan informasi yang beredar tidak benar.

“Hoaks,” kata Irma.

Sementara itu, Gibran menyatakan menghormati putusan MK terkait perkara yang tidak menemukan ijazah setara SMA dalam gugatan hasil Pilpres 2024. Dilansir Antara pada Rabu (7/10), Gibran menyebut fokusnya kini adalah menjalankan program pemerintahan.

“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran.

Gibran juga mengatakan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 setelah menempuh pendidikan setara SMA. Ia menyebut kuliah tersebut dijalani di Singapura.

“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo turut menanggapi putusan MK tersebut. Jokowi menjelaskan sistem pendidikan setiap negara dapat memiliki tahapan yang berbeda.

“Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng, Kamis (8/10).

Jokowi menyebut terdapat sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang menempuh secondary school sebelum masuk universitas. Ia juga menjelaskan adanya jalur pathway sebelum pendidikan diploma atau sarjana.

“Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda,” katanya.