Gibran Tegaskan Lulus SMA Usai MK Temukan Kekurangan Dokumen

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya telah lulus SMA setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kelulusan pendidikan luar negerinya setara SMA. Dalam tanggapannya pada Jumat, 9 Oktober 2026, Gibran menyebut riwayat kuliah S1 di Singapura sebagai alasan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan menengah.

Dilansir dari Medcom, Gibran juga menyatakan menghormati proses persidangan yang membahas persoalan dokumen pendidikannya. Ia memilih tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan tersebut.

Dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Gibran mengaitkan pendidikan tinggi yang pernah ditempuhnya dengan status kelulusan SMA.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya juga kuliah sampai S1 di Singapura," kata Gibran.

Gibran menyatakan akan tetap memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan dan program Presiden. Ia menegaskan penghormatannya terhadap proses hukum yang sedang menjadi perhatian publik.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," tegasnya.

Dalam pemeriksaan perkara, MK tidak menemukan ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri setara SMA. Temuan tersebut berkaitan dengan berkas yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Gogor Suharwoto, menerangkan dalam persidangan bahwa tidak terdapat ijazah yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan tersebut. Berkas yang ditemukan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

MK menilai dokumen-dokumen itu tidak membuktikan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan perbedaan tersebut saat membacakan pertimbangan putusan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

"Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," jelas Arsul Sani.

Certificate of attendance merupakan dokumen yang menerangkan kehadiran atau partisipasi seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, academic records dapat memuat catatan akademik dan explanation of grades menjelaskan penilaian, tetapi menurut pertimbangan MK, dokumen tersebut bukan bukti kelulusan yang dipersoalkan dalam perkara ini.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, yang mengatur syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden, yakni tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Para Pemohon mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilu 2024. Mereka meminta MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden, dengan alasan persyaratan pendidikan harus dipenuhi sejak proses pencalonan.

Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan tersebut. Mahkamah menilai perkara yang diajukan tidak lagi tepat ditangani melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan batas kewenangan MK dalam perkara tersebut saat membacakan putusan.

"Sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Adies Kadir.

MK juga menyatakan penilaian mengenai keberadaan dan keabsahan ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA merupakan ranah lembaga yang berwenang memeriksa pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.