KPU Jelaskan Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran Pascaputusan MK

Komisi Pemilihan Umum menjelaskan dasar verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menilai pemeriksaan syarat pencalonan perlu diperkuat, sementara pada Rabu (7/10/2026) aduan pidana atas surat penyetaraan pendidikan diajukan ke Bareskrim Polri di Jakarta Selatan.

Menurut ANTARA dan detikcom, MK menyatakan permohonan sengketa itu tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, mahkamah juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA.

Menurut ANTARA, mahkamah menilai certificate of attendance, catatan akademik, dan dokumen lain yang terungkap di persidangan hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran. MK tetap menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Dalam penjelasannya, KPU menyatakan verifikasi pada tahapan Pilpres 2024 didasarkan pada Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.

"Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, baik amar maupun seluruh pertimbangan hukumnya. KPU memahami perhatian masyarakat terhadap pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," kata Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI.

Menurut KPU, surat penyetaraan itu diperlakukan sah berdasarkan asas praduga keabsahan karena belum dibatalkan instansi berwenang. Dokumen yang sama juga pernah dipakai saat verifikasi pencalonan Pilkada Kota Surakarta 2020 dan disebut belum dicabut saat verifikasi Pilpres 2024 berlangsung.

"Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang," ujar Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI.

KPU juga menyebut Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 membuka ruang klarifikasi bila ada keraguan terhadap dokumen. Namun, menurut ANTARA dan detikcom, KPU mengaku saat pemeriksaan pada 2023 tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan dan tidak menerima laporan masyarakat mengenai dokumen tersebut.

"Pertama, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri. Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan," jelas Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI.

Di sisi lain, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim. Kuasa hukum pelapor Ahmad Khozinudin menyatakan objek yang dipersoalkan ialah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada Agustus 2019 dan dipakai saat pendaftaran Pilpres 2024.

"Kami tadi sudah diarahkan untuk diterima di bagian Dumas, dan kami sudah mendapatkan tanda penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi kami, yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024," kata Ahmad Khozinudin, kuasa hukum pelapor.

Menurut detikcom, pelapor mengaitkan aduan itu dengan pertimbangan hukum MK mengenai ketiadaan ijazah atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan. Mereka juga menyatakan akan menempuh jalur konstitusional melalui DPR.

"Objek yang dilaporkan suket. Pasal yang dilaporkan Pasal 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya, yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan suket tadi, yakni Gibran," ujar Ahmad Khozinudin, kuasa hukum pelapor.

Gibran menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan menegaskan akan tetap fokus bekerja. Ia juga mengatakan penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen pendidikan akan ditindaklanjuti.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Dalam tanggapan lain, Gibran membantah anggapan bahwa dirinya tidak menamatkan pendidikan setara SMA. Pernyataan itu disampaikan setelah putusan MK menegaskan keterbatasan kewenangannya untuk menilai keabsahan syarat pencalonan.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Di DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya menghormati putusan MK. Ia menyebut belum mempelajari pertimbangan putusan secara mendalam.

"Kan yang pertama kita sudah mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

"Dan sudah jelas keputusan yang diambil. Kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu, kita hormati keputusan MK tersebut," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

"Ya, saya belum pelajari secara lebih lanjut keputusannya. Saya hanya mendengar keputusan yang kemudian sudah diputuskan MK. Lain-lain saya belum pelajari," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan itu tidak menutup substansi perkara, tetapi memindahkan tindak lanjutnya ke lembaga lain. Menurut detikcom, ia menyebut implikasinya menyentuh DPR, penegak hukum, KPU, partai politik, dan posisi politik Gibran sendiri.

"MK berkesimpulan, ijazah SMA Gibran memang tidak ada. Tapi MK tidak lanjut menimbang hal-hal yang diminta pemohon karena pemohon dianggap tidak punya dasar untuk memohonkan perkara ini (legal standing). Istilah hukumnya tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard)," kata Bivitri Susanti, ahli dari pihak pemohon.

Menurut Bivitri, putusan itu merupakan batas terjauh yang diambil mahkamah dalam perkara dengan konsekuensi politik besar. Ia menilai beban tindak lanjut kini bergeser ke lembaga politik dan penegak hukum.

"Kalah? Tidak juga. Menurut saya, nampaknya memang ini yang terjauh secara politik yang bisa diputuskan MK. Tetap menilai substansi tapi diganjal sendiri di legal standing," ujar Bivitri Susanti, ahli dari pihak pemohon.

"MK melempar bola panas ke partai-partai di DPR untuk memulai impeachment," kata Bivitri Susanti, ahli dari pihak pemohon.

Ia juga menyinggung kemungkinan pemeriksaan dugaan manipulasi dan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu. Dalam penilaian Bivitri, implikasi putusan itu juga dapat memengaruhi pencalonan pada pemilu berikutnya.

"Penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat," ujar Bivitri Susanti, ahli dari pihak pemohon.

"Dan melempar bola setengah panas ke partai-partai agar tidak mencalonkan Gibran pada 2029. Dan melempar bola dingin ke Gibran untuk mundur karena malu. Dingin gak tuh?" kata Bivitri Susanti, ahli dari pihak pemohon.

Sebelumnya, dalam amar putusan yang dikutip detikcom, MK menegaskan tidak berwenang membatalkan status Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara itu meski menyinggung temuan faktual mengenai dokumen pendidikan yang diajukan saat pencalonan.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar Adies Kadir, hakim MK.

Menurut detikcom, mahkamah juga menilai soal keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden secara substansial berada dalam ranah lembaga lain yang berwenang menilainya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar Adies Kadir, hakim MK.

Gibran juga menyatakan penjelasan lanjutan mengenai dokumen pendidikan akan segera ditindaklanjuti.

"Itu nanti segera kami tindak lanjuti," ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.