Andi Arief Nilai Gibran Perlu Pansus DPR untuk Klarifikasi

Persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan dalam Pilpres 2024. Politikus Partai Demokrat Andi Arief pada Selasa (13/10/2026) menilai pembentukan panitia khusus (pansus) DPR dapat menjadi sarana bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut.

Menurut Andi, forum pansus dapat memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menjelaskan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari putusan MK. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menguntungkan Gibran karena memberinya ruang untuk menyampaikan klarifikasi.

Andi merujuk pembentukan Pansus Century pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebut pansus tersebut tetap berjalan untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan meskipun berlangsung dalam pemerintahan SBY.

Andi menjelaskan pandangannya mengenai kebutuhan pembentukan pansus bagi Gibran dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026).

"Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," ujar Andi Arief, politikus Partai Demokrat.

Ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pembentukan Pansus Century pada era pemerintahan SBY. Menurut Andi, keberadaan pansus dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menjawab tuduhan yang berkembang.

"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ujar Andi Arief.

Andi kembali menekankan bahwa forum tersebut dapat dimanfaatkan Gibran untuk memberikan penjelasan secara langsung apabila pansus dibentuk.

"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," tambah Andi Arief.

Meski mengusulkan pansus sebagai saluran klarifikasi, Andi menilai putusan MK tidak perlu diperdebatkan karena bersifat final. Ia juga berpandangan bahwa Gibran merupakan pihak yang paling dirugikan oleh persoalan tersebut dan perlu mencari ruang untuk menjelaskan duduk perkaranya.

"Jadi, dalam hal ini yang pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran. Karena itu, menurut saya, kalau kita, kalau ada yang pihak yang dirugikan itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi," tutur Andi Arief.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Namun, majelis hakim menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat di luar negeri.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," ujar Arsul Sani saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10).

Meski mengemukakan temuan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Hakim MK Adies Kadir menjelaskan bahwa permohonan para pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat dikabulkan.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Adies Kadir, hakim MK.

Adies juga menjelaskan bahwa penilaian mengenai pemenuhan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bukan kewenangan MK dalam perkara tersebut. Menurut majelis, persoalan keabsahan dan pemenuhan persyaratan pencalonan menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD NRI tahun 1945.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar Adies Kadir.