Fraksi DPR Sikapi Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memicu respons berbeda dari sejumlah fraksi DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Sikap fraksi berkisar dari dorongan tindak lanjut politik hingga menunggu pembahasan internal.

Dilansir dari Nasional, Ketua DPP PDI-P sekaligus Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menilai DPR perlu mengambil langkah apabila Gibran tidak mengundurkan diri setelah pertimbangan MK terkait perkara tersebut dibuka.

Komarudin menyebut pengunduran diri dapat menjadi pilihan setelah MK menyoroti persoalan dokumen pendidikan. Jika tidak dilakukan, DPR dinilai dapat menindaklanjuti persoalan itu melalui kewenangan parlemen.

“Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya, mengundurkan diri itu lebih baik. Kalau tidak, ya, DPR harus yang menindaklanjuti,” ujar Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI-P sekaligus Anggota Komisi II DPR.

Meski demikian, Komarudin mengatakan Fraksi PDI-P DPR belum menentukan sikap mengenai kemungkinan langkah lanjutan setelah putusan MK.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya masih berkonsolidasi secara internal. Demokrat belum membahas langkah politik yang akan ditempuh setelah putusan tersebut.

“Ya, tentu kita menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kami belum membicarakan apa pun atas keputusan itu. Dan kami masih fokuslah konsolidasi internal,” ujar Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Herman menegaskan posisi Demokrat akan disampaikan setelah pembahasan internal selesai.

Sekretaris Jenderal PKS Khozin juga menekankan penghormatan terhadap putusan MK. Menurut dia, proses di MK merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dan demokratis.

“Tentu putusan MK harus kita hormati dan kita apresiasi. Putusan itu merupakan keputusan konstitusional dan harus dihormati oleh semua pihak,” kata Khozin, Sekretaris Jenderal PKS.

PKS masih mencermati perkembangan setelah putusan tersebut sebelum menentukan posisi lebih lanjut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan tindak lanjut putusan MK berada di ranah politik. Langkahnya bergantung pada kesepakatan dan konsensus partai-partai politik di DPR.

“Yang terpenting, apapun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara,” ujar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Doli menekankan setiap keputusan politik perlu mengutamakan kepentingan rakyat serta menjaga martabat bangsa dan kedaulatan negara.

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, melihat fakta persidangan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses verifikasi persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

“Cuma yang kedua, ada fakta-fakta persidangan yang itu menjadi masukan yang sangat substantif dan strategis,” ujar Muhammad Khozin, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI.

Menurut Muhammad Khozin, temuan persidangan dapat menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk mekanisme verifikasi administratif maupun faktual oleh penyelenggara pemilu.

PKB masih menunggu dan mempelajari salinan resmi putusan MK. Muhammad Khozin juga menyebut terdapat kemungkinan secara yuridis bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Sebelumnya, MK melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyoroti tidak ditemukannya dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.