Demokrat Buka Audiensi Usai MK Putus Gugatan Ijazah Gibran

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perbedaan respons dari kalangan politik, akademisi, dan organisasi masyarakat. Pada 10–11 Oktober 2026, mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Partai Demokrat menyampaikan pandangan mengenai makna putusan dan wacana pemakzulan Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya masih mempelajari perkembangan putusan MK. Demokrat juga membuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk menyampaikan aspirasi, sementara kelompok penggugat berencana menemui lembaga legislatif dan partai politik guna membahas usulan pemakzulan.

Dalam keterangannya pada Minggu (11/10/2026), Herman menegaskan bahwa partainya menghormati proses peradilan dan tengah mempertimbangkan langkah yang sesuai bagi kepentingan bangsa.

“Kami menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini kami memantau perkembangan atas keputusan MK tersebut, dan tentu melakukan konsolidasi internal mengenai langkah-langkah yang tepat untuk bangsa dan rakyat,” ujar Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Herman menyatakan Demokrat bersedia menerima perwakilan penggugat maupun kelompok masyarakat lainnya. Sikap tersebut disampaikan ketika wacana pemakzulan Gibran mulai diarahkan ke DPR, DPD, MPR, dan partai-partai politik.

“Partai Demokrat terbuka bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Partai Demokrat terbuka untuk siapa pun,” ujar Herman Khaeron.

Kelompok penggugat sebelumnya menyatakan akan meminta audiensi dengan sejumlah lembaga legislatif setelah MK menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima. Denny Indrayana mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat permohonan pertemuan dengan fraksi DPR, MPR, dan pimpinan DPD.

Denny juga menjelaskan bahwa kelompoknya berencana mendatangi partai-partai politik untuk mengetahui sikap mereka terhadap usulan pemakzulan. Kuasa hukumnya, Refly Harun, menyebut DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memulai proses tersebut.

“Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan. Itu pintu pertama,” ujar Refly Harun.

Di sisi lain, mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2016–2018, Aidul Fitriciada Azhari, mengingatkan bahwa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima harus dibedakan dari putusan yang memeriksa pokok perkara. Menurut Aidul, pertimbangan hukum dan amar putusan memiliki fungsi berbeda dalam menentukan konsekuensi suatu perkara.

Aidul menekankan bahwa pernyataan mengenai tidak ditemukannya bukti tidak otomatis membuktikan benar atau salahnya suatu dugaan. Karena itu, putusan MK tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan keabsahan maupun ketidakabsahan dokumen pendidikan Gibran.

“Tidak menemukan bukti itu bukan berarti terbukti,” ujar Aidul Fitriciada Azhari.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir turut menanggapi polemik tersebut saat meresmikan gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo pada Sabtu (10/10/2026). Ia mengajak masyarakat menghormati putusan pengadilan sekaligus mengingatkan bahwa pihak yang tidak puas tetap memiliki jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Bagi yang tidak puas, silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” ujar Haedar Nashir.

Haedar juga mengingatkan agar pihak yang mendukung putusan tidak bersikap seolah-olah menang sendiri. Menurutnya, persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan politik membutuhkan kedewasaan, sikap moderat, dan evaluasi terhadap praktik demokrasi serta penegakan hukum.

“Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan mengapa kita sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Haedar Nashir.

Haedar menilai kejujuran dan integritas harus menjadi landasan penyelenggaraan negara. Ia juga menekankan perlunya perbaikan sistem hukum dan politik agar keadilan dapat diterapkan tanpa membedakan golongan maupun kepentingan.