Wamensesneg Nilai Putusan MK Belum Goyahkan Legitimasi Gibran

Putusan Mahkamah Konstitusi soal dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memengaruhi legitimasinya sebagai wakil presiden. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan penilaian itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026), setelah MK membacakan putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran.

Dilansir dari Nasional, Bambang menilai putusan MK perlu dibaca secara cermat karena majelis menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran, bukan menyatakan dokumen tersebut tidak ada.

"Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan. Sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan," ujar Bambang Eko Suhariyanto, Wamensesneg.

Bambang juga menyebut situasi setelah putusan masih dinamis. Ia meminta perkembangan terkait perkara tersebut dilihat dalam beberapa hari berikutnya.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," kata Bambang Eko Suhariyanto, Wamensesneg.

Dalam putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Menurut MK, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan peserta pilpres.

Hakim Konstitusi Arsul Sani sebelumnya menyatakan MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti pendidikan luar negeri yang setara sekolah menengah.

Menurut Arsul, keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan turut memperkuat fakta tersebut. Dokumen pendukung surat penyetaraan yang digunakan berupa certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Meski demikian, putusan tersebut tidak menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran. Hakim Konstitusi Liliek menjelaskan para pemohon merupakan organisasi masyarakat sipil dan individu yang tidak memenuhi kedudukan hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2024.

Gibran membantah narasi bahwa dirinya tidak lulus pendidikan setara SMA di Singapura. Ia menyampaikan bantahan itu saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah," kata Gibran Rakabuming Raka.

Gibran juga menyebut dirinya melanjutkan pendidikan S1 di Singapura dan menyatakan akan menindaklanjuti temuan MK terkait dokumen pendidikannya.

"Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Nanti segera kami follow up, ya," kata Gibran Rakabuming Raka.

Ketika ditanya mengenai respons Presiden Prabowo Subianto terhadap putusan tersebut, Bambang mengatakan belum mengetahui sikap Presiden karena belum bertemu dengannya. Bambang menyebut dirinya masih berfokus pada urusan DPR terkait penyelesaian rancangan undang-undang.

"Saya belum ketemu sama Pak Presiden, sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau. Karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang. Kita konsentrasi belum ke sana," kata Bambang Eko Suhariyanto, Wamensesneg.