Menkeu Tegaskan Transfer Bank dan Dompet Digital Bebas PPN

Aktivitas transfer antarbank dan pengiriman uang melalui dompet digital tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis. Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan pajak baru yang membebani setiap perpindahan dana masyarakat, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk meluruskan informasi mengenai penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan ini sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman karena dianggap akan mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi pemindahan uang.

Menurut Suahasil, SPP-TDLN memiliki sasaran khusus, yakni meningkatkan efektivitas pemungutan PPN dari transaksi digital luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagai objek pajak. Sistem tersebut tidak ditujukan untuk memungut pajak dari seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026), Suahasil menyebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penjelasan mengenai maksud penerapan sistem tersebut.

"Teman-teman saya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengklarifikasi ini, bahwa yang dimaksud adalah implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri," ujar Suahasil.

Ketentuan mengenai pengenaan PPN terhadap layanan transfer dan dompet digital sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022. Aturan tersebut menjadi landasan tersendiri dalam menentukan jasa yang dapat dikenakan pajak.

Dalam penerapannya, pengenaan PPN berkaitan dengan imbalan atau biaya jasa tertentu yang memenuhi persyaratan perpajakan. Dengan demikian, nominal uang yang dikirimkan oleh seseorang bukan merupakan dasar pengenaan pajak tersebut.

Pembedaan antara biaya layanan dan jumlah dana yang dipindahkan menjadi hal penting untuk memahami ketentuan perpajakan ini. Masyarakat tidak serta-merta harus membayar PPN hanya karena melakukan transfer melalui rekening bank atau menggunakan dompet digital.

Suahasil kembali menjelaskan bahwa sasaran utama sistem pemungutan tersebut adalah transaksi digital lintas negara yang memenuhi kriteria perpajakan.

"Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang merupakan objek pajak, bukan mengenakan pajak atas setiap perpindahan dana masyarakat," jelas Suahasil.

DJP Pastikan SPP-TDLN Bukan Pajak Baru

Penjelasan serupa sebelumnya disampaikan DJP setelah muncul pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026.

DJP menerangkan bahwa kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan penerapan SPP-TDLN. Sistem ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui mekanisme yang lebih tertib, adil, dan memanfaatkan teknologi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menekankan bahwa penerapan sistem tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru. Tarif PPN juga tidak mengalami perubahan akibat kebijakan ini.

Dalam keterangannya kepada KONTAN, Senin (2/11/2026), Inge memberikan penegasan mengenai ruang lingkup penerapan sistem pemungutan tersebut.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge.

Menurut Inge, keberadaan SPP-TDLN ditujukan untuk menghadirkan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sistem ini juga dirancang untuk menghindari pemungutan pajak berulang serta menjaga kesetaraan perlakuan bagi pelaku usaha domestik dan asing.

Artinya, transaksi yang melibatkan pihak luar negeri tidak serta-merta menjadi objek PPN. Hanya transaksi digital yang memenuhi persyaratan sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang masuk dalam cakupan pemungutan.

Aktivitas transfer pribadi dan pengiriman uang masyarakat juga tidak termasuk sasaran pemungutan otomatis melalui sistem tersebut. Penegasan ini sekaligus membedakan transaksi pemindahan dana personal dengan pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memenuhi ketentuan PPN.

"Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," jelas Inge.

Mekanisme SPP-TDLN Cegah Pemungutan Pajak Berganda

Selain membatasi objek pemungutan, DJP merancang SPP-TDLN agar tidak menimbulkan pembayaran PPN berulang atas transaksi yang sama. Mekanisme ini memperhatikan apakah kewajiban pajak sebelumnya telah dipenuhi melalui saluran pemungutan yang tersedia.

Apabila PPN atas transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dikenakan pemungutan kembali melalui SPP-TDLN.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban administrasi perpajakan. Dengan mekanisme itu, satu transaksi tidak seharusnya mengalami pemungutan PPN dua kali melalui jalur yang berbeda.

Dari perspektif konsumen, penerapan sistem ini juga diharapkan menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran maupun pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut.

Enam Lembaga Ditunjuk sebagai Pemungut PPN

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melewati sejumlah tahapan persiapan. DJP terlebih dahulu melakukan pengujian melalui lingkungan sandboxing dan melanjutkannya dengan periode stabilisasi sistem.

Rangkaian pengujian tersebut diperlukan untuk memeriksa kesiapan teknologi dan pelaksanaan operasional. Aspek yang diperhatikan mencakup proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Pada tahap awal, tepatnya 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Lembaga yang mendapatkan penunjukan tersebut disebut sebagai issuer.

Sementara itu, sejumlah calon issuer lainnya masih menjalani masa stabilisasi sebelum dapat ditetapkan sebagai pemungut. Proses tersebut menjadi bagian dari persiapan agar pelaksanaan sistem berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah dirancang.

DJP juga memastikan pengumuman mengenai penunjukan issuer tambahan akan disampaikan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai. Dengan demikian, penerapan SPP-TDLN tetap berfokus pada transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan PPN, bukan pada seluruh aktivitas transfer dana masyarakat.