Hashim Dorong Pajak Digital untuk Tambah Penerimaan Negara

Optimalisasi pemungutan pajak menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat pembiayaan program pembangunan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Hashim Sujono Djohohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, mendorong perbaikan sistem penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan jangkauan pemungutan pajak, dilansir dari Nasional.

Dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 pada Kamis (29/10/2026), Hashim menilai kapasitas ekonomi Indonesia belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara. Salah satu persoalannya adalah masih banyak kegiatan ekonomi yang belum tercatat secara resmi dan belum tersentuh pemungutan pajak.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini berada di kisaran 12% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut masih di bawah Kamboja yang mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23% PDB.

Perbedaan tersebut menjadi gambaran mengenai potensi peningkatan penerimaan yang dapat diupayakan Indonesia. Menurut Hashim, apabila rasio penerimaan negara berhasil ditingkatkan hingga setara dengan Kamboja, tambahan pemasukan pemerintah berpotensi mencapai Rp 1.500 triliun per tahun.

Tambahan penerimaan tersebut dinilai dapat memperbesar ruang fiskal pemerintah untuk mendanai berbagai program prioritas. Selama ini, keterbatasan penerimaan menjadi salah satu persoalan dalam pembiayaan program pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.

Hashim menyoroti lemahnya pemungutan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang sudah tercatat maupun yang belum masuk dalam pencatatan resmi. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai sejumlah program.

"Terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut. Maka kita lemah, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Kopdes, tidak bisa membiayai segala macam," kata Hashim.

Ekonomi yang belum tercatat menjadi perhatian

Selain membandingkan rasio penerimaan negara, Hashim mengangkat persoalan besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi. Ia mengutip perkiraan Bank Dunia yang menyebut sekitar 35%-40% kegiatan ekonomi Indonesia belum tercatat.

Nilai aktivitas ekonomi yang belum masuk pencatatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Besarnya nilai itu menunjukkan potensi basis penerimaan yang menurut Hashim masih perlu dijangkau melalui perbaikan administrasi dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya kegiatan ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah mengidentifikasi aktivitas yang belum terjangkau sistem perpajakan. Karena itu, pemanfaatan teknologi disebut sebagai salah satu cara untuk memperbaiki proses pemungutan penerimaan negara.

Pemerintah siapkan pemungutan pajak digital

Untuk memperluas jangkauan pemungutan pajak, pemerintah disebut akan mengoptimalkan penggunaan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), dan kecerdasan buatan (AI). Pemanfaatan perangkat tersebut diarahkan untuk membantu pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum dipungut secara optimal.

Hashim menyampaikan bahwa pelaksanaan pajak digital akan dimulai pada 9 November. Dalam skema yang dijelaskan, bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial atau fintech akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak.

Kebijakan tersebut juga mencakup perusahaan seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Menurut penjelasan Hashim, pihak-pihak tersebut diwajibkan ikut memungut dan menyetorkan pajak yang selama ini belum dipungut.

"Pajak digital ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech Termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim.

Melalui optimalisasi pemungutan pajak, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara yang dapat mendukung pembiayaan program prioritas. Potensi tambahan penerimaan yang disebut Hashim mencapai Rp 1.500 triliun per tahun bergantung pada peningkatan rasio penerimaan negara hingga menyamai Kamboja.