DJP Tegaskan Transfer Dana Personal Tidak Otomatis Kena PPN

Rencana penerapan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri tidak serta-merta membuat aktivitas transfer uang antarindividu dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pengiriman uang pribadi dan remitansi masyarakat tidak otomatis menjadi objek pungutan tersebut, dilansir dari Nasional. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai rencana pengenaan PPN terhadap transfer bank pada 9 November 2026.

Isu tersebut mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak digital pada tanggal tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melibatkan sektor perbankan hingga perusahaan teknologi finansial (fintech). Keterlibatan berbagai pihak tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui penataan pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara.

Namun, DJP menekankan bahwa penerapan sistem tersebut memiliki sasaran yang lebih terbatas. Tidak seluruh transaksi yang menggunakan layanan atau melibatkan pihak dari luar negeri dapat langsung dikategorikan sebagai aktivitas yang wajib membayar PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menerangkan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan mekanisme untuk memperbaiki tata kelola pemungutan PPN. Sistem tersebut dirancang agar proses pemajakan transaksi digital luar negeri berlangsung lebih adil, teratur, dan memanfaatkan teknologi. Inge juga menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru. Tarif PPN yang berlaku tidak mengalami perubahan dan pemerintah tidak bermaksud mengenakan pungutan terhadap seluruh transaksi yang berasal dari luar negeri.

"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge kepada KONTAN, Senin (2/11/2026).

Transaksi yang Menjadi Sasaran Pemungutan PPN

Penentuan kewajiban PPN dalam SPP-TDLN tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Artinya, suatu transaksi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai objek PPN sebelum pemungutan dapat dilakukan melalui sistem tersebut. Jenis aktivitas menjadi faktor penentu dalam proses pengenaan pajak.

Karena itu, keberadaan unsur transaksi luar negeri saja tidak cukup untuk membuat suatu kegiatan otomatis terkena PPN. Pendekatan tersebut membedakan transaksi digital yang memang memenuhi ketentuan objek pajak dengan aktivitas keuangan personal. Transfer uang untuk kebutuhan pribadi maupun pengiriman dana kepada masyarakat tidak otomatis masuk dalam kategori transaksi yang dipungut PPN.

Selain mengatur kriteria transaksi, DJP turut memperhatikan kemungkinan terjadinya pemungutan pajak secara berulang. Sistem SPP-TDLN disiapkan agar kewajiban yang sudah dipenuhi melalui mekanisme pemungutan sebelumnya tidak kembali ditagihkan.

Ketentuan ini berlaku apabila PPN atas transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang mendapatkan penunjukan resmi. Transaksi tersebut tidak akan dikenai pemungutan ulang melalui SPP-TDLN.

Persiapan Sistem Sebelum Penerapan Penuh

Dari sisi masyarakat, mekanisme baru ini juga diarahkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Konsumen tidak perlu mengurus sendiri penyetoran maupun pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak dan seharusnya dipungut.

Sebelum diberlakukan secara menyeluruh, DJP telah menjalankan serangkaian persiapan untuk memastikan sistem dapat beroperasi sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan melalui lingkungan sandboxing, kemudian dilanjutkan dengan periode stabilisasi. Rangkaian persiapan tersebut mencakup pemeriksaan kesiapan teknologi, alur operasional, pertukaran informasi, serta keterhubungan sistem dengan berbagai pihak yang berpartisipasi. Tahapan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pemungutan berjalan sesuai rancangan.

Pada tahap pertama, tepatnya 25 September 2026, DJP telah menetapkan enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Penunjukan tersebut menjadi bagian awal dari penerapan mekanisme pemungutan pajak digital luar negeri. Sementara itu, sejumlah calon issuer lainnya belum memperoleh penunjukan karena masih menjalani proses stabilisasi. DJP menyatakan pengumuman mengenai lembaga pemungut tambahan akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan selesai.

Dengan demikian, pemberlakuan SPP-TDLN pada 9 November 2026 berfokus pada penataan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan. Kebijakan tersebut tidak secara otomatis menjadikan transfer bank personal dan remitansi masyarakat sebagai objek pajak baru.