Negara Bahas Strategi Pajak Digital dalam BRITACOF

Sejumlah negara membahas strategi administrasi pajak digital dalam The 7th BRITACOF pada 13 Oktober hingga 15 Oktober 2026. Nepal, China, Turki, Brazil, dan Indonesia memaparkan kebijakan masing-masing untuk menghadapi tantangan pemungutan pajak di era transaksi digital.

Dilansir dari Nasional, diskusi tersebut menyoroti peran platform digital sebagai pengumpul pajak, pelapor informasi, hingga bagian dari sistem kepatuhan berbasis teknologi.

Section Officer of Inland Revenue Department Nepal, Fadindra Prasad Acharya menjelaskan negaranya menerapkan dua model pemungutan pajak melalui platform, yaitu untuk platform nonresiden dan residen.

Kedua model tersebut membuat platform bertindak sebagai agregator yang mengumpulkan pajak. Menurut Acharya, pendekatan itu ditujukan untuk menyederhanakan kepatuhan bagi pelaku usaha mikro yang bertransaksi melalui platform digital.

Acharya menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap awal karena baru berjalan sekitar dua hingga tiga bulan saat diskusi berlangsung.

"Mengenai tantangan dan kendala, kami baru menerapkan praktik ini selama sekitar dua hingga tiga bulan. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk menyampaikan secara menyeluruh tantangan implementasinya dalam forum ini," ujar Fadindra Prasad Acharya, Section Officer of Inland Revenue Department Nepal.

China menggunakan pendekatan berbeda dengan menggabungkan kewajiban pelaporan informasi perpajakan dan pemotongan pajak atas pembayaran kepada pekerja harian.

Tax Knowledge Management Centre Partner in Charge, KPMG China, Fiona Yu menjelaskan platform digital di negaranya diwajibkan menyampaikan informasi perpajakan kepada otoritas pajak.

"China memperkenalkan rezim baru yang mewajibkan platform digital melaporkan informasi terkait perpajakan kepada otoritas pajak. Selain kewajiban pelaporan tersebut, platform juga harus memotong pajak atas pembayaran yang diberikan kepada pekerja harian," ujar Fiona Yu, Tax Knowledge Management Centre Partner in Charge, KPMG China.

Menurut Fiona, pencocokan data platform dengan laporan pajak membantu otoritas mengidentifikasi sejumlah kasus kekurangan pembayaran pajak, termasuk yang melibatkan penyiar langsung atau livestreamer terkenal.

Turki memaparkan pengalaman menerapkan pajak pertambahan nilai dan pajak layanan digital secara bersamaan. Head of the Department of EU and Foreign Affairs of Turkish Revenue Administration, Ahmet Yildirim menjelaskan negaranya lebih dahulu menerapkan PPN pada awal 2018.

Yildirim menyampaikan penyesuaian tarif dilakukan seiring waktu untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif.

"Tarif pajak layanan digital kami telah diturunkan dari waktu ke waktu. Kami menyadari bahwa penyesuaian tarif diperlukan agar keseluruhan sistem perpajakan dapat berjalan lebih baik dan lebih lancar," ujar Ahmet Yildirim, Head of the Department of EU and Foreign Affairs of Turkish Revenue Administration.

Brazil mengembangkan reformasi perpajakan melalui teknologi dengan penggunaan faktur elektronik dan mekanisme split payment. Tax and Customs Attache of the Federal Revenue of Brazil at the Brazilian Embassy in Beijing, Andrea Costa Chaves menjelaskan reformasi itu mencakup transisi menuju sistem dua jenis PPN.

Mekanisme tersebut memisahkan pembayaran pajak dari transaksi agar penyaluran ke kas negara mengikuti kewajiban pajak yang harus dibayar.

"Dengan demikian, jumlah yang disalurkan kepada administrasi pajak dapat disesuaikan dengan jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayar," ujar Andrea Costa Chaves, Tax and Customs Attache of the Federal Revenue of Brazil at the Brazilian Embassy in Beijing.

Indonesia menghadapi tantangan dalam mengawasi penyedia layanan digital asing karena transaksi lintas negara tidak melalui proses kepabeanan. Direktur Peraturan Perpajakan I, Rosmauli menyampaikan DJP memanfaatkan data pembayaran, kepabeanan, pelaporan pihak ketiga, dan pertukaran informasi antarnegara.

Rosmauli menilai analisis data diperlukan untuk menemukan ketidaksesuaian antara laporan PPN dan aktivitas bisnis perusahaan digital.

"Kami perlu membangun analisis berbasis data untuk memprioritaskan operator yang laporan PPN-nya tampak tidak konsisten dengan volume aktivitas mereka," ujar Rosmauli, Direktur Peraturan Perpajakan I.

Menurut Rosmauli, penunjukan platform sebagai pemungut pajak hanya dapat berjalan efektif apabila otoritas pajak mampu mengidentifikasi operator dan memverifikasi laporan mereka.