Pemerintah Tunda Kenaikan PTKP hingga Setelah Januari 2027

Rencana penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) belum akan diterapkan pada Januari 2027. Pemerintah masih membahas kebijakan tersebut bersama kementerian terkait sebelum menentukan besaran baru yang berpotensi mengurangi penghasilan masyarakat yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dilansir dari Nasional, Kamis (5/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan kenaikan PTKP belum rampung. Karena itu, pemerintah belum dapat memberlakukan ketentuan baru pada awal 2027.

Dalam konferensi pers pada Kamis (5/11/2026), Airlangga menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut kemungkinan dilakukan setelah Januari 2027.

"Jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diperlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat ini, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi masih ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak 2016 dan belum mengalami perubahan selama sekitar satu dekade.

Apabila pemerintah menaikkan batas tersebut, sebagian penghasilan masyarakat yang sebelumnya menjadi dasar pengenaan pajak berpotensi tidak lagi dikenakan PPh Pasal 21. Namun, besaran kenaikan maupun ketentuan penerapannya belum diumumkan secara resmi.

Proses penetapan PTKP untuk 2027 juga masih berlangsung di lingkungan pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan belum menghasilkan angka final.

Drajad menjelaskan bahwa penentuan besaran PTKP melibatkan pembahasan lintas kementerian. Setelah pemerintah mencapai kesepakatan mengenai nominal yang akan ditetapkan, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga akan dilakukan.

"Masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait, dan tentunya dikonsultasikan ke DPR," ujar Drajad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kepada KONTAN pada Selasa (27/10/2026).

Dengan demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan pembahasan antarkementerian dan konsultasi dengan DPR sebelum menetapkan batas PTKP 2027. Hingga 5 November 2026, belum ada angka resmi mengenai besaran PTKP yang akan diberlakukan.