Maman Luruskan Isu Pajak Pedagang Kecil Usai Pernyataan Hashim

Rencana optimalisasi penerimaan pajak dari transaksi ekonomi informal memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pungutan terhadap pedagang kecil. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman memberikan penjelasan di Jakarta pada Selasa (3/11/2026), menyusul pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai potensi penerimaan pajak yang belum tergarap.

Maman menegaskan pemerintah tidak bermaksud membebani usaha mikro melalui penagihan pajak. Ia menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan saat ini tetap memberikan fasilitas khusus bagi pelaku UMKM berdasarkan besaran omzet tahunan.

"Jangan sampai disalahartikan seakan-akan saudara-saudara kita yang pengusaha warteg itu dikejar-kejar. Tidaklah, tidak mungkin seperti itu. Saya pikir kita juga tidak se-ekstrem itu," ujar Maman Abdurahman, Menteri UMKM.

Menurut Maman, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau tarif 0 persen. Sementara itu, usaha dengan pendapatan hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen.

Ia menggunakan contoh profesi dan usaha yang umum dijumpai masyarakat untuk menjelaskan penerapan batas omzet tersebut.

"Tukang pijat masuk tidak segitu angkanya? Lewat tidak dari Rp500 juta pendapatannya setahun? Tidak.

Pangkas rambut? Kira-kira dapat? Tidak.

Warteg? Masuk tidak? Tidak.

Jadi maksud saya, jangan juga kita salah menafsirkan," ujar Maman Abdurahman.

Perdebatan tersebut bermula dari pidato Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum masuk pencatatan resmi.

Dalam pemaparannya, Hashim menyebut sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Ia mengacu pada perkiraan nilai transaksi yang mencapai Rp10.000 triliun, termasuk pembayaran tunai untuk layanan pangkas rambut, pijat, warteg, dan salon kecantikan.

"Dan ternyata ekonomi kita 30-40 persen tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin 2026.

Hashim menilai banyak transaksi sehari-hari tidak menghasilkan bukti pembayaran tertulis sehingga sulit terpantau dalam sistem perpajakan. Ia juga mencontohkan penggunaan jasa pangkas rambut dan pijat yang dilakukan keluarganya tanpa kuitansi.

"Artinya apa? Ternyata ada jutaan transaksi, kali ratusan juta, sebagian mungkin termasuk mungkin warung Tegal, beauty salon, tidak ada (pajak) semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp 10.000 triliun," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Selain aktivitas ekonomi informal, Hashim menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut baru mencapai sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut mencakup penerimaan pajak, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia membandingkannya dengan Kamboja yang memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen dan India sebesar 20 persen. Menurut perhitungannya, peningkatan rasio Indonesia dari 12 persen menjadi 18 persen berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan Rp1.500 triliun setiap tahun.

"Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah 6 persen. Enam persen dari yang tercatat adalah Rp 25.000 triliun. Enam persen itu berapa?

Rp 1.500 triliun bukan? Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp 1.500 triliun," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Dalam pemberitaan DDTCNews, Hashim kembali menekankan bahwa peningkatan penerimaan negara membutuhkan penguatan pengawasan terhadap transaksi ekonomi. Ia menilai Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga menyamai Kamboja.

"Negara kita seharusnya superkaya dan superkuat. Namun, karena aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat itu tidak dipungut," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemungutan pajak secara elektronik. Kebijakan tersebut disebut telah memiliki dasar berupa peraturan presiden.

"Peraturan presidennya sudah keluar, yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik. IT dan AI akan dipakai, semua transaksi akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku. Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun akan setara dengan Kamboja," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Ia menyebut penerapan pajak digital dijadwalkan mulai 9 November 2026. Lembaga keuangan dan perusahaan teknologi keuangan akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan tersebut.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim menyampaikan bahwa setiap transaksi ekonomi seharusnya dikenakan PPN sebesar 11 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menghubungkan optimalisasi pemungutan tersebut dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai program strategis nasional.

"Maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Kopdes, tidak bisa membiayai segala macam hal. Sebetulnya Indonesia mampu kalau transaksi ekonomi dipungut pajak yang seharusnya sesuai dengan undang-undang paling sedikit 11 persen untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya," ujar Hashim Djojohadikusumo.