Belanja APBN Rp 1.300 Triliun Picu Risiko Defisit 2026

Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mencapai Rp 1.300 triliun pada kuartal IV-2026 untuk mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, dan perlindungan sosial. Namun, besarnya pengeluaran dalam tiga bulan terakhir tahun ini berisiko memperlebar defisit jika penerimaan negara tidak mencukupi, dilansir dari Nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara realisasi belanja, pendapatan negara, dan kebutuhan pembiayaan. Risiko tersebut menjadi perhatian karena ruang fiskal dinilai terbatas, sementara pemerintah berupaya mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut perhitungan Yusuf, target defisit Rp 689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB mencerminkan asumsi PDB nominal sekitar Rp 25.700 triliun. Jika belanja mencapai Rp 3.960 triliun dan pendapatan hanya sebesar target Rp 3.153,6 triliun, defisit berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp 807 triliun.

Yusuf memperkirakan pendapatan negara perlu mencapai sekitar Rp 3.228 triliun atau 102% dari target untuk menjaga defisit pada kisaran 2,85% terhadap PDB. Sementara itu, penerimaan setidaknya harus mencapai Rp 3.190 triliun agar defisit tetap di bawah 3%.

Meski demikian, realisasi penerimaan hingga September 2026 telah mencapai 74,2% dari target dengan pertumbuhan 25,5%. Yusuf menilai perkembangan tersebut membuka peluang pencapaian target, meskipun kinerja penerimaan dan pergerakan harga komoditas tetap menentukan ruang fiskal pemerintah.

Yusuf menekankan persoalan utama dalam peningkatan belanja akhir tahun terletak pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan anggaran.

"Risiko utamanya terletak pada aritmetika defisit," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE.

Ia menilai ekspansi belanja masih dapat dibenarkan untuk menopang perekonomian, terutama ketika konsumsi rumah tangga melemah. Penyaluran bantuan pangan pada kuartal IV juga berpotensi menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, Yusuf mengingatkan peningkatan pengeluaran berlangsung ketika pasar saham, pasar surat utang, dan rupiah menghadapi tekanan. Defisit yang mendekati 3% terhadap PDB dapat memengaruhi persepsi investor, terutama apabila pemerintah tidak menjelaskan sumber tambahan belanja secara transparan.

Ia juga menyoroti kebutuhan pembiayaan pemerintah. Penarikan utang hingga September telah mencapai Rp 494,3 triliun, sedangkan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara disebut mendekati 19%. Penerbitan utang tambahan ketika imbal hasil surat berharga negara meningkat berpotensi menambah beban bunga.

Risiko lainnya berkaitan dengan kualitas pelaksanaan anggaran. Menurut Yusuf, percepatan penyerapan sekitar sepertiga belanja tahunan dalam tiga bulan terakhir, khususnya November dan Desember, dapat mempersempit waktu pelaksanaan dan pengawasan program. Kondisi itu berisiko membuat penyerapan anggaran tidak menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.

Yusuf menilai tambahan belanja masih dapat dikelola apabila terutama digunakan untuk kebutuhan wajib, seperti subsidi, kompensasi energi, dan bunga utang. Ia juga mendorong pengalokasian anggaran tambahan pada program dengan dampak terukur, termasuk bantuan sosial yang tepat sasaran dan program padat karya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Yusuf meminta pemerintah menyampaikan proyeksi terbaru mengenai belanja, pendapatan, defisit, dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir 2026. Jika terdapat kekurangan pembiayaan, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) dinilai dapat menjadi alternatif dibandingkan penambahan utang ketika biaya pembiayaan meningkat.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan belanja APBN pada kuartal IV-2026 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp 1.200 triliun.

Dalam konferensi pers pada Senin (19/10), Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan belanja ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi serta menjaga keberlanjutan layanan pemerintah dan perlindungan sosial.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pengeluaran pemerintah. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai rencana dan menghasilkan keluaran yang ditargetkan dengan penggunaan dana lebih optimal.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Suahasil menyebut perubahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan menciptakan peluang efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah, menurut Suahasil, tetap berkomitmen menjalankan program prioritas Presiden sekaligus menjaga disiplin fiskal. Proyeksi pemerintah menempatkan defisit APBN 2026 sebesar 2,58% terhadap PDB, sesuai dengan outlook yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPR RI.