DJP Perluas Pemungut PPN Transaksi Digital Mulai November 2026

Pemerintah akan memperluas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dengan melibatkan lebih banyak bank dan perusahaan teknologi finansial mulai 9 November 2026. Kebijakan ini merupakan perluasan sistem yang sudah berjalan, bukan pengenaan pajak digital baru, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan rencana penerapan kebijakan tersebut dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Hashim, cakupan pemungutan akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial atau fintech, serta perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem tersebut telah berlaku sejak 25 September 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa pemerintah hanya memperluas pihak yang bertugas melakukan pemungutan melalui mekanisme tersebut.

"Terkait pernyataan tersebut kami sampaikan bahwa yang dimaksud adalah SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi," ujar Inge kepada KONTAN, Senin (2/11/2026).

Inge menjelaskan, calon pemungut tambahan saat ini masih menjalani periode stabilisasi sebelum memperoleh penunjukan resmi dari DJP. Pengumuman mengenai lembaga yang ditunjuk akan disampaikan melalui saluran resmi pemerintah.

"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," kata Inge.

Ketentuan SPP-TDLN tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Mekanisme ini mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri di dalam daerah pabean.

Objek transaksi yang tercakup meliputi pembelian perangkat lunak, aplikasi, layanan cloud, streaming, hiburan digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga permainan daring.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan penambahan 30 platform dari sektor perbankan dan teknologi finansial untuk bergabung dalam mekanisme pemungutan tersebut.

DJP telah mengadakan pertemuan dengan seluruh platform tersebut guna membahas kesiapan infrastruktur dan pelaksanaan sistem. Bimo menyampaikan perkembangan itu kepada awak media pada Rabu (14/10).

"Hari ini, tadi pagi, saya baru rapat dengan 30 platform yang akan ikut. Kita kasih waktu sampai November," ujar Bimo.

Menurut Bimo, penambahan penerbit atau issuer dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur teknologi masing-masing lembaga. Karena itu, seluruh 30 platform belum otomatis berstatus sebagai pemungut PPN.

Penunjukan resmi baru dilakukan setelah sistem masing-masing bank dan perusahaan fintech dinyatakan siap digunakan.

"Nanti setelah mereka siap infrastruktur sistemnya. Itu bank sama fintech," kata Bimo.

Untuk mempercepat persiapan, DJP juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, DJP mendorong jaringan pembayaran internasional Mastercard dan Visa agar segera terintegrasi dengan SPP-TDLN sebelum November 2026.

Perluasan jumlah pemungut tersebut ditujukan untuk memperluas pencatatan transaksi digital luar negeri sekaligus mengoptimalkan penerimaan PPN dari transaksi yang menjadi objek pajak.