Suahasil Tegaskan Transfer Bank dan E-Wallet Tidak Kena PPN Baru

Pemerintah memastikan masyarakat tidak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru atas setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital mulai 9 November 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penegasan tersebut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026), untuk meluruskan informasi mengenai pajak transaksi digital, dilansir dari Nasional.

Suahasil menjelaskan, informasi yang beredar berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 dan tidak menyasar seluruh transaksi pemindahan uang masyarakat.

Menurut Suahasil, SPP-TDLN bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang digunakan konsumen di Indonesia. Transaksi tersebut memang termasuk objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai pajak layanan transfer dana dan dompet digital sebenarnya telah berlaku sejak diterbitkannya PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam peraturan tersebut, PPN dikenakan terhadap penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha yang memenuhi ketentuan perpajakan. Cakupannya meliputi jasa pembayaran, uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, switching, kliring, penyelesaian akhir, serta transfer dana.

Namun, objek pajaknya merupakan imbalan atau biaya atas jasa yang diberikan penyelenggara layanan keuangan. Nilai pokok uang yang dikirimkan masyarakat bukan menjadi dasar pengenaan PPN tersebut.

"PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer," tegas Suahasil.

Dengan ketentuan itu, biaya jasa tertentu yang diterima penyelenggara layanan pembayaran dapat dikenai PPN sesuai aturan perpajakan. Sebaliknya, pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain maupun transfer antarpengguna dompet digital tidak otomatis menjadi objek pajak.

Adapun pemerintah telah memulai penerapan SPP-TDLN sejak 25 September 2026. Pelaksanaannya mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri.

Melalui sistem tersebut, pemerintah mengoptimalkan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak berupa produk maupun layanan digital dari luar negeri yang digunakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi bahwa penerapan SPP-TDLN bukan kebijakan baru yang mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi keuangan masyarakat.