Mahfud Jelaskan Alasan Putusan MA Berlaku Surut

Perbedaan penggunaan istilah dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar penilaian bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlaku surut. Penjelasan tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dilansir dari Nasional.

Mahfud menilai pilihan kata yang digunakan majelis hakim memiliki konsekuensi terhadap waktu mulai berlakunya suatu putusan. Dalam perkara tersebut, MA menggunakan istilah "batal", bukan "membatalkan".

Dalam hukum, terdapat dua konsep yang membedakan keberlakuan putusan berdasarkan waktu. Pertama, ex-nunc yang berarti keputusan berlaku sejak ditetapkan atau untuk masa mendatang.

Kedua, ex-tunc yang menunjukkan bahwa suatu keputusan memiliki akibat hukum sejak awal atau berlaku secara retroaktif. Kedua istilah tersebut memiliki konsekuensi berbeda terhadap status hukum objek yang menjadi perkara.

Melalui akun X @mohmahfudmd pada Sabtu (31/10/2026), Mahfud menerangkan bahwa penggunaan kata dalam amar putusan dapat menjadi petunjuk untuk memahami karakter keberlakuannya.

Mahfud menjelaskan, "Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah 'dibatalkan' atau MA 'membatalkan' artinya berlaku prospektif,"

Menurut penjelasan tersebut, istilah membatalkan menunjukkan bahwa pembatalan berlaku secara prospektif. Artinya, konsekuensi putusan ditempatkan pada waktu setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Sementara itu, penggunaan kata batal mempunyai pengertian berbeda apabila dikaitkan dengan konsep keberlakuan hukum secara retroaktif.

Mahfud menyampaikan, "Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut (retroaktif) diksi amar putusan MA berbunyi 'batal' (bukan membatalkan),"

Atas dasar perbedaan tersebut, Mahfud menggolongkan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran sebagai putusan ex-tunc. Penilaiannya bertumpu pada rumusan yang tercantum dalam amar putusan.

Ia kemudian menjelaskan konsekuensi penggunaan istilah batal terhadap dokumen yang menjadi objek perkara.

Dalam keterangannya, Mahfud menulis, "MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah,"

Dengan demikian, menurut penafsiran Mahfud, pembatalan tersebut tidak sekadar berlaku untuk masa mendatang. Status dokumen juga dianggap tidak sah sejak awal berdasarkan konsep retroaktif yang dijelaskannya.

MA mengabulkan gugatan pembatalan dokumen

Perkara ini bermula dari gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut diketahui digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilu 2024.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan pembatalan dokumen tersebut melalui proses pemeriksaan kasasi. Informasi mengenai hasil perkara disampaikan oleh Subhan selaku penggugat.

Pada Jumat (30/10/2026), Subhan membenarkan informasi putusan tersebut ketika dihubungi Kompas.com. Ia juga memberikan keterangan mengenai kabar yang diterimanya.

Subhan mengatakan, "Ya kami dapat kabar putusan,"

Setelah memberikan konfirmasi, Subhan turut mengirimkan bukti putusan kasasi MA. Dokumen tersebut tercatat dengan nomor perkara 742K/TUN/2026.

Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim mencantumkan rumusan yang menyatakan permohonan kasasi dikabulkan sekaligus membatalkan putusan sebelumnya.

Bunyi amar putusan tersebut adalah, "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya."

Rumusan itu menunjukkan bahwa MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya setelah membatalkan putusan judex facti. Pemeriksaan pada tingkat kasasi tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian penyelesaian perkara.

Susunan majelis hakim dan riwayat perkara

Perkara kasasi nomor 742K/TUN/2026 diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin Yulius sebagai ketua. Adapun hakim anggota yang turut menangani perkara tersebut terdiri dari Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy.

Sebelum mencapai tingkat kasasi, gugatan yang diajukan Subhan terlebih dahulu diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Namun, melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, PTUN Jakarta menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut. Perkara kemudian berlanjut hingga MA mengeluarkan putusan kasasi yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.