KPK Tetapkan Ahmad Dedi Tersangka dan Geledah Sejumlah Lokasi

Pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyeret Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru. KPK menetapkan pegawai Bea Cukai tersebut pada September 2026 dan mencegahnya bepergian ke luar negeri setelah penyidik menemukan perkembangan dalam penyidikan kasus importasi barang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penetapan tersebut pada Jumat (30/10/2026). Ahmad Dedi menjadi tersangka kesembilan dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan impor dan penerimaan gratifikasi.

Penetapan Ahmad Dedi juga membuatnya menghadapi dua perkara pidana. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri telah menetapkannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait masa jabatannya sebagai Kasi Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pada 2008-2016.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi membenarkan status hukum tersebut.

"Benar (tersangka terkait dugaan gratifikasi)," ujar Ahmad Yusuf Afandi, Selasa (11/8).

Yusuf menjelaskan penyidikan kepolisian berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi ketika Ahmad Dedi menduduki jabatan tersebut. Perkara itu mulai diselidiki pada 2017.

"Saat ini penyidik sedang memenuhi P19 Jaksa peneliti," ujar Ahmad Yusuf Afandi.

Sementara itu, KPK mengungkapkan Ahmad Dedi ditetapkan sebagai tersangka bersama pengembangan penyidikan terhadap pejabat Bea Cukai lainnya. Gatot Heroe juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara berbeda yang berkaitan dengan pengembangan kasus tersebut.

"Saudara AD, yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menyebut penetapan Ahmad Dedi berlangsung pada September 2026. Adapun Gatot Heroe lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2026.

"Per-September 2026," jelas Budi Prasetyo.

Selain penetapan tersangka, penyidik juga mengajukan pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadap Ahmad Dedi. CNN Indonesia melaporkan masa pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan.

"Benar, penyidik telah melakukan cegah ke luar negeri untuk yang bersangkutan (Ahmad Dedi)," ujar Budi Prasetyo.

Pengembangan perkara turut diikuti penggeledahan sejumlah lokasi. Pada Jumat (30/10/2026), penyidik mendatangi Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, KPK mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, serta sejumlah uang tunai. Besaran uang yang disita belum diumumkan karena masih dalam proses penghitungan.

"Hari ini Penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di wilayah Semarang. Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yakni di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah," ujar Budi Prasetyo.

Juru Bicara KPK tersebut menjelaskan bahwa barang bukti akan dianalisis untuk mendukung pembuktian perkara.

"Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan," ujar Budi Prasetyo.

Penggeledahan juga menyasar enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus. Menurut keterangan KPK, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi-lokasi tersebut.

"Kali ini, objek penggeledahannya di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum," ujar Budi Prasetyo.

Pengembangan penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan sektor cukai yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. KPK menyebut nilai awal kerugian mencapai triliunan rupiah, tetapi belum memerinci angka final maupun periode terjadinya dugaan pelanggaran.

"Untuk hitungan awal di angka triliunan," ujar Budi Prasetyo.

Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan praktik tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun. Pemeriksaan terhadap berbagai lokasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti mengenai dugaan penyimpangan tersebut.

"Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan," ujar Budi Prasetyo.

"Sehingga tim juga masih melakukan penelusuran, salah satunya melalui kegiatan penggeledahan yang saat ini juga masih terus berlangsung," ujar Budi Prasetyo.

Pengembangan perkara sebelumnya berawal dari dua surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan KPK berdasarkan fakta persidangan. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa penyidikan tersebut terbagi dalam dua klaster berbeda.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik," ujar Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Dalam persidangan perkara suap impor, putusan hakim mengungkap pemberian dari kelompok perusahaan kargo Blueray mencapai total Rp 91 miliar. KPK kemudian menelaah aliran dana tersebut untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menerima pemberian.

"Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada bahwa pemberian dari Blueray itu ada total Rp 91 miliar yang kemudian setelah kita analisis, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster dari Rp 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai," ujar Ahmad Taufik Husein.

Ia menyebut terdapat pihak lain di luar Bea Cukai yang turut masuk dalam penelusuran. Dua surat perintah penyidikan tersebut menangani konstruksi perkara yang berbeda.

"Ada selain Bea Cukai, tetapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blueray. Nah, itu ada dua Sprindik terkait ini yang sudah kita keluarkan," ujar Ahmad Taufik Husein.

Ahmad Taufik menjelaskan satu klaster telah menghasilkan penetapan tersangka, sedangkan klaster lainnya masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.

"Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan. Kemudian yang klaster yang kedua masih terkait kepentingan apa, pejabat Bea Cukai tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum," ujar Ahmad Taufik Husein.

Dalam perkara utama, tiga pihak pemberi suap dari Blueray Cargo telah divonis. John Field menerima hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan. Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sementara itu, tiga pejabat Bea Cukai masih menjalani proses persidangan. Rizal dituntut 11,5 tahun penjara, Sisprian Subiaksono 10 tahun, dan Orlando Hamonangan 7,5 tahun. Ketiganya juga menghadapi tuntutan denda Rp 1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai peran masing-masing.

Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, masih menjalani pemeriksaan saksi di persidangan. Gatot Heroe juga menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan KPK.

Dalam perkara yang turut menyeret Ahmad Dedi, pengacaranya sebelumnya membantah tuduhan bahwa kliennya menerima uang Rp 30 miliar sebagaimana disebut dalam putusan perkara suap pejabat Bea Cukai. Ahmad Dedi juga pernah menjadi perhatian publik setelah berlari menghindari pertanyaan wartawan seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK pada Mei 2026.