KPK Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus serta kantor PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Menurut KPK, tindakan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di bidang kepabeanan dan cukai melalui penerbitan surat perintah penyidikan baru pada Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik melakukan penggeledahan di kedua lokasi untuk mendukung penyidikan perkara tersebut. ANTARA dan CNBC Indonesia melaporkan bahwa kegiatan penggeledahan masih berlangsung ketika keterangan disampaikan.

Budi menyatakan bahwa pengembangan perkara ini berbeda dari dua pengembangan penyidikan yang diumumkan KPK pada 21 Juli 2026. Dalam perkembangan terbaru tersebut, lembaga antirasuah belum menetapkan tersangka baru.

"KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Menurut laporan Kontan.co.id yang mengutip Kompas.com, penggeledahan berkaitan dengan pengembangan dugaan korupsi pengurusan cukai rokok periode 2016-2025. Hingga berita ini disusun, KPK belum menyampaikan informasi mengenai barang bukti yang disita dari lokasi penggeledahan.

Di kantor Bea Cukai Kudus, petugas KPK dilaporkan menyasar Gedung Troso dan Gedung Colo yang digunakan sebagai pusat pelayanan. Berdasarkan pantauan Kompas.com pada pukul 13.20 WIB, sejumlah petugas berseragam rompi bertuliskan KPK terlihat keluar masuk beberapa ruangan, sementara aparat kepolisian berjaga di halaman kantor.

Seorang warga bernama Arif mengatakan kepada Kompas.com bahwa rombongan penyidik datang pada pagi hari dengan pengawalan polisi dari Polres Kudus. Ia memperkirakan rombongan tersebut menggunakan tiga hingga empat mobil polisi.

"Pukul 08.00, diiringi tiga atau empat mobil polisi," kata Arif mengenai kedatangan rombongan KPK.

Penggeledahan terbaru ini merupakan perkembangan dari perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang mulai ditangani setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026. Dalam perkara awal tersebut, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dugaan suap importasi barang dan gratifikasi.

Ketujuh tersangka itu adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono; serta Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Orlando.

Tersangka lainnya ialah Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; Budiman Bayu Prasojo, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; John Field, pemilik PT Blueray; serta Dedy Kurniawan, Manajer Operasional PT Blueray. Menurut laporan CNBC Indonesia, sebagian tersangka telah menjalani persidangan dan menerima vonis, sedangkan perkara lainnya masih diproses di pengadilan.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan dua surat perintah penyidikan tambahan terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satunya menetapkan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, sebagai tersangka, sedangkan satu penyidikan lainnya belum disertai penetapan tersangka.

Untuk pengembangan penyidikan yang diumumkan pada 28 Oktober 2026, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan umum baru. Budi menegaskan bahwa proses tersebut berada di luar dua pengembangan perkara yang diumumkan pada Juli 2026.

"Benar, di luar itu," ujar Budi Prasetyo ketika menjelaskan bahwa pengembangan terbaru tidak termasuk dalam dua penyidikan yang diumumkan pada 21 Juli 2026.

Sampai laporan ini disusun, penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum masih berlangsung, sementara KPK belum mengumumkan tersangka baru maupun rincian barang bukti yang diamankan dalam pengembangan perkara tersebut.