KPK Sita Rp 2 Miliar dari Eks Dirut Len Industri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 2 miliar dari mantan Direktur Utama PT Len Industri, Bobby Rasyidin, dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Penyitaan tersebut dikonfirmasi KPK pada Jumat (5/11/2026), dilansir dari Nasional. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, uang tersebut disita dari Bobby yang berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Penyidik melakukan penyitaan sebagai salah satu bagian dari proses pengusutan dugaan tindak pidana korupsi. "Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi BR (Bobby Rasyidin)," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi juga memastikan penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Bobby sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK sebagai saksi pada Mei 2025.

"Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Dian Rachmawan (DR), Weriza (WER), dan Elvizar (EL), yang seluruhnya ditahan pada April 2026.

Penyidikan berfokus pada pengadaan perangkat digitalisasi SPBU yang melibatkan PT Pertamina dan PT Telkom. Proyek tersebut mencakup penyediaan perangkat pembayaran nontunai serta sistem pemantauan volume bahan bakar minyak dalam tangki. Menurut kronologi penyidikan KPK, kesepakatan proyek digitalisasi SPBU antara PT Pertamina dan PT Telkom berlangsung pada Agustus 2018. Nilai maksimal proyek tersebut mencapai Rp 3,6 triliun atau setara Rp 15,25 per liter.

Proses pengadaan diduga telah dikondisikan untuk mengarahkan penunjukan vendor tunggal. Pada September 2018, Dian Rachmawan bertemu dengan sejumlah calon penyedia perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG). Perangkat EDC digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara nontunai.

Sementara itu, ATG merupakan alat pengukur volume BBM dalam tangki secara otomatis yang dapat mengirimkan informasi ke pusat data. Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Elvizar selaku pemilik PT PCS diduga mengupayakan agar perusahaannya terpilih sebagai penyedia perangkat. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan kepada jajaran direksi PT Telkom dan anak perusahaannya.

Elvizar diduga memberikan sekitar Rp 2 miliar kepada pihak PT ASK agar perusahaan tersebut mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Dengan demikian, PT PCS dapat menjadi satu-satunya penyedia perangkat EDC melalui arahan Weriza.

Dian Rachmawan juga diduga meminta anak perusahaan PT Telkom menunjuk vendor tertentu melalui Weriza. Pengaturan tersebut menyebabkan proses pengadaan diduga hanya menjadi formalitas untuk memenuhi mekanisme pemilihan penyedia. Selain pengondisian vendor, penyidik juga mengungkap dugaan perubahan spesifikasi perangkat dalam pelaksanaan proyek.

Elvizar diduga mengganti perangkat EDC merek PAX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah. Penggantian perangkat tersebut diduga dilakukan agar perubahan spesifikasi dapat disetujui. Elvizar juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada sejumlah pihak dari PT Telkom dan PT PINS.

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dari pengadaan ATG mencapai Rp 193,75 miliar. Sementara itu, kemahalan harga dalam pengadaan perangkat EDC menimbulkan kerugian sebesar Rp 128,42 miliar.

KPK menyebut pengaturan dan pengondisian yang dilakukan para tersangka dalam proyek digitalisasi SPBU tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 322,18 miliar. Penyidikan perkara masih menjadi bagian dari penanganan dugaan korupsi proyek Pertamina periode 2018–2023.