KPK Sita Rp3,3 Miliar dalam Kasus Korupsi BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, logam mulia seberat ratusan gram, dan aset kripto dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengusutan perkara yang berkaitan dengan dana siap pakai kebencanaan ini berlangsung setelah KPK menangkap 14 orang pada 13 Oktober 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan pembaruan nilai barang bukti tersebut di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu. Menurut Setyo, nilai uang tunai yang disita lebih besar daripada angka Rp1,4 miliar yang sebelumnya beredar.

“Jumlahnya bukan Rp1,4 miliar, tetapi kurang lebih sekitar Rp3,3 miliar,” kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Selain uang tunai, penyidik menemukan logam mulia dalam jumlah ratusan gram serta aset berbentuk mata uang kripto. KPK masih menelusuri aset digital tersebut untuk mendalami keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

“Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo menjelaskan bahwa pendalaman aset kripto akan dilakukan melalui kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KPK belum memerinci nilai aset digital yang disita ataupun hasil penelusuran terhadap kepemilikannya.

Dalam perkembangan perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 14 Oktober 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, salah satunya adalah Bima Setiawan, adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Empat tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga, Tenaga Ahli Kepala BNPB; serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan dari pihak swasta. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Sekretaris Utama BNPB Rustian termasuk dalam 14 orang yang ditangkap saat OTT. Namun, berdasarkan keterangan ANTARA, Rustian tidak termasuk dalam lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di tengah penyidikan, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan lembaganya tidak akan mencampuri proses hukum. Ia menyampaikan sikap tersebut di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026, sekaligus menyatakan akan melakukan konsolidasi dan pembenahan internal setelah memimpin BNPB.

“Ah, jadi kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Kristomei menempatkan pembenahan internal sebagai salah satu langkah yang akan dilakukan menyusul terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak terkait BNPB. Ketika ditanya mengenai komitmennya membersihkan lembaga, ia menegaskan rencana konsolidasi tersebut.

“Tentu dong (bersih-bersih BNPB). Kan saya bilang konsolidasi internal,” ujar Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Ia kemudian menegaskan komitmen tersebut saat kembali ditanya mengenai langkah pembenahan di lingkungan lembaganya.

“Janji dong,” tegas Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Mengenai kemungkinan pergantian pejabat yang tersangkut persoalan hukum, Kristomei menyatakan keputusan akan disesuaikan dengan perkembangan perkara. Ia tidak menyebutkan nama pejabat yang akan diganti ataupun jadwal perubahan jabatan.

“Ya, nanti kita lihat. Kalau memang harus karena ada proses hukum di situ, ya kalau memang harus ganti, kita ganti,” ujar Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Kristomei juga belum merinci kemungkinan pemberian bantuan hukum kepada pegawai BNPB yang terkait dengan penyidikan. Ia menyatakan akan mengikuti perkembangan penanganan perkara oleh KPK sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Ya, kita ikuti saja proses hukumnya nanti bagaimana sebaiknya,” ujar Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.