KPK Geledah Kantor Djarum dalam Penyidikan Korupsi Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi pengurusan cukai rokok yang melibatkan aliran uang kepada oknum petugas Bea dan Cukai. Dalam pengembangan perkara ini, penyidik menggeledah kantor PT Djarum dan kantor Bea Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Corporate Communications Manager PT Djarum Budi Darmawan menyatakan perusahaan menghormati proses hukum dan bersedia bekerja sama dengan penyidik. Namun, menurut Budi, perusahaan belum mengetahui secara terperinci perkara yang sedang ditangani KPK.

“Kami menghormati dan menaati proses hukum. Kami belum mengetahui perkaranya. Kami kooperatif,” ujar Budi Darmawan kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyidik mendalami dugaan pemberian uang dari PT Djarum kepada oknum petugas yang berkaitan dengan pengurusan cukai rokok.

Menurut Budi Prasetyo, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan umum pada Oktober 2026. Hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan cukai tersebut.

“Yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara berkaitan dengan cukai di PT Djarum,” ujar Budi Prasetyo pada Rabu (28/10/2026).

Penyidikan ini merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026. Saat itu, penyidik mengusut dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang tiruan.

Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menemukan uang tunai sekitar Rp 5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper di sebuah safe house di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Temuan itu turut menjadi bagian dari pendalaman dugaan korupsi terkait pengurusan cukai.

Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, sebagai tersangka baru dalam perkara yang dikembangkan tersebut.

Pada Maret 2026, KPK juga memeriksa sejumlah pengusaha rokok untuk mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum Bea dan Cukai. Pemeriksaan itu turut menelusuri kemungkinan penyalahgunaan ketentuan tarif cukai berdasarkan metode produksi rokok.