Kenaikan Minyak Dunia Tekan APBN dan Arus Kas Pertamina

Kenaikan harga minyak mentah global yang disertai pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu arus kas PT Pertamina apabila pemerintah tetap mempertahankan harga energi yang diatur, dilansir dari Nasional. Tekanan fiskal diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun karena penurunan harga minyak yang sebelumnya diharapkan pada paruh kedua 2026 belum terwujud.

Akibatnya, kebutuhan pembiayaan subsidi energi berisiko melampaui perhitungan awal pemerintah. Kenaikan harga minyak berpengaruh langsung terhadap pengeluaran negara, terutama untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan kompensasi atas energi yang harganya tetap dikendalikan pemerintah. Besarnya tambahan kebutuhan anggaran akan bergantung pada perkembangan sejumlah faktor ekonomi dan konsumsi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengingatkan bahwa asumsi harga minyak sebesar US$ 91,9 per barel berpotensi terlampaui apabila kenaikan terus berlangsung. Peningkatan harga tersebut dapat membuat kebutuhan subsidi energi semakin besar.

Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menyampaikan: “Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka US$ 91,9 per barel ini besok-besok akan meningkat. Kalau meningkat, maka subsidi juga akan meningkat,”

Selain meningkatkan belanja negara, persoalan produksi minyak dan gas bumi (migas) turut memengaruhi keseimbangan anggaran. Apabila realisasi produksi berada di bawah asumsi APBN, penerimaan negara dari sektor tersebut juga berpotensi mengalami tekanan.

Rupiah dan pembayaran kompensasi membayangi Pertamina

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memperkirakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi melampaui anggaran yang tersedia. Perkiraan itu dibuat dengan asumsi harga minyak mulai menurun pada semester kedua tahun ini. Karena perkembangan harga tidak sesuai perkiraan, tambahan beban fiskal berpotensi lebih besar.

Besarnya kebutuhan dana akan ditentukan oleh rata-rata harga minyak hingga akhir tahun, nilai tukar rupiah, konsumsi BBM, serta keputusan pemerintah mengenai harga energi. Yusuf menilai durasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menjadi faktor penting yang menentukan tekanan terhadap keuangan negara maupun perusahaan energi tersebut.

“Semakin lama harga minyak bertahan tinggi dan rupiah melemah, semakin besar tekanan terhadap APBN dan arus kas Pertamina. Ruang fiskal juga menjadi lebih sempit karena pemerintah harus menjaga defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan,”

Pernyataan tersebut disampaikan Yusuf kepada Kontan pada Kamis (15/10/2026). Menurut dia, tekanan terhadap keuangan negara perlu dilihat bersama kewajiban pembayaran kompensasi yang dapat memengaruhi kondisi anggaran pada tahun berikutnya. Pemerintah memang memiliki pilihan untuk memindahkan sebagian pembayaran kompensasi energi ke tahun berikutnya. Namun, penundaan tersebut tidak menghapus kewajiban pembayaran dan dapat menambah tekanan terhadap APBN 2027 serta likuiditas Pertamina.

Pengendalian konsumsi menjadi pilihan jangka pendek

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pengendalian volume penggunaan energi dan peningkatan ketepatan sasaran subsidi menjadi pilihan kebijakan yang dapat ditempuh. Pendekatan ini dinilai penting karena harga BBM bersubsidi masih dipertahankan.

Pengawasan penyaluran Pertalite dan Biosolar perlu diperketat agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Perhatian khusus diperlukan untuk mencegah penyaluran Biosolar ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Pengelolaan harga BBM nonsubsidi juga membutuhkan pertimbangan yang cermat. Apabila harga jual terlalu lama tidak menyesuaikan kenaikan biaya pengadaan, margin usaha dan arus kas Pertamina dapat tertekan.

Sebaliknya, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang terlalu jauh ketika harga BBM bersubsidi tetap rendah dapat mendorong konsumen beralih ke produk bersubsidi. Perubahan pola konsumsi tersebut berisiko meningkatkan volume penyaluran BBM bersubsidi dan memperbesar pengeluaran pemerintah.

Strategi valuta asing dan efisiensi belanja

Pengelolaan kebutuhan devisa Pertamina serta jadwal pembayaran kompensasi juga perlu diperbaiki untuk mengurangi tekanan di pasar valuta asing, khususnya pasar spot. Langkah ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika harga minyak dan nilai tukar bergerak tidak menguntungkan. Yusuf turut menyoroti diversifikasi sumber minyak mentah dan penggunaan strategi lindung nilai atau hedging sebagai cara untuk mengurangi risiko perubahan harga minyak maupun kurs.

Pelaksanaannya perlu transparan serta didasarkan pada perhitungan biaya yang wajar. Dari sisi anggaran negara, pemerintah dapat mengupayakan penghematan melalui belanja yang tingkat penyerapannya masih rendah dan program yang belum mendesak. Optimalisasi penerimaan dari sektor migas juga dapat membantu mengimbangi kenaikan kebutuhan subsidi dan kompensasi, meskipun belum tentu mampu menutup seluruh tambahan biaya.

Kombinasi pengendalian konsumsi energi, efisiensi pengeluaran negara, peningkatan penerimaan, dan pengelolaan pembayaran kompensasi dinilai diperlukan untuk meredam tekanan fiskal. Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap APBN sekaligus kondisi keuangan Pertamina.

Perubahan skema subsidi untuk jangka menengah

Dalam jangka menengah, persoalan pembiayaan energi berpotensi terus berulang selama subsidi masih diberikan berdasarkan barang yang dikonsumsi, bukan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria. Skema tersebut membuat pengendalian sasaran penyaluran menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi subsidi.

Yusuf mendorong pemanfaatan data penerima yang lebih baik agar pemerintah dapat mengalihkan subsidi secara bertahap menjadi bantuan langsung bagi rumah tangga rentan. Perbaikan data diperlukan untuk mendukung penyaluran bantuan kepada kelompok yang berhak.

Perubahan mekanisme subsidi tersebut juga perlu disertai penyesuaian harga yang dilakukan secara bertahap dan transparan. Dengan pendekatan itu, dampak gejolak harga minyak global diharapkan tidak sepenuhnya menjadi beban APBN maupun neraca keuangan Pertamina.