Kenaikan Harga Minyak Tekan APBN dan Arus Kas Pertamina

Kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban subsidi serta kompensasi energi dalam APBN 2026 hingga akhir tahun. Pemerintah menghadapi tekanan anggaran sekaligus risiko penurunan likuiditas PT Pertamina apabila harga bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan tarif energi yang diatur pemerintah tetap dipertahankan. Dilansir dari Nasional, kondisi ini juga dipengaruhi realisasi produksi minyak dan gas bumi yang berada di bawah asumsi anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kebutuhan belanja subsidi. Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (9/10/2026), ia menyebut harga minyak sebesar US$ 91,9 per barel berpotensi terus meningkat.

Suahasil menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak memperbesar kebutuhan pendanaan subsidi energi, sementara produksi minyak dan gas bumi yang tidak mencapai asumsi APBN dapat menekan penerimaan negara.

“Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka US$ 91,9 per barel ini besok-besok akan meningkat. Kalau meningkat, maka subsidi juga akan meningkat,” ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Tekanan tersebut muncul ketika pemerintah juga menghadapi risiko membengkaknya kebutuhan kompensasi energi. Besarnya tambahan anggaran akan bergantung pada perkembangan harga minyak, nilai tukar rupiah, konsumsi BBM, dan kebijakan harga pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi sebelumnya telah diperkirakan melampaui alokasi APBN. Proyeksi awal tersebut menggunakan asumsi harga minyak mulai menurun pada paruh kedua tahun ini, tetapi perkembangan harga tidak sesuai harapan.

Yusuf menilai lamanya kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah akan menentukan besarnya tekanan terhadap keuangan negara serta Pertamina.

“Semakin lama harga minyak bertahan tinggi dan rupiah melemah, semakin besar tekanan terhadap APBN dan arus kas Pertamina. Ruang fiskal juga menjadi lebih sempit karena pemerintah harus menjaga defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan,” ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Menurut Yusuf, pemerintah dapat menggeser sebagian pembayaran kompensasi energi ke tahun berikutnya. Namun, langkah tersebut tidak menghapus kewajiban pembayaran dan berpotensi menambah tekanan terhadap APBN 2027 serta likuiditas Pertamina.

Untuk mengendalikan kebutuhan anggaran dalam jangka pendek, Yusuf menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan penyaluran Pertalite dan Biosolar agar subsidi tidak dinikmati pihak yang tidak berhak. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyaluran Biosolar ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.

Pengaturan harga BBM nonsubsidi turut menjadi perhatian. Jika harganya ditahan terlalu lama, kenaikan biaya pengadaan dapat menekan margin dan arus kas Pertamina. Sebaliknya, kenaikan harga yang terlalu jauh ketika BBM bersubsidi tetap murah berpotensi mendorong konsumen beralih ke BBM bersubsidi.

Yusuf juga menyoroti pengelolaan kebutuhan devisa dan pembayaran kompensasi Pertamina untuk mengurangi tekanan di pasar valuta asing, khususnya pasar spot. Diversifikasi sumber minyak mentah dan strategi lindung nilai dapat digunakan untuk mengurangi risiko perubahan harga minyak serta nilai tukar, dengan pelaksanaan transparan dan perhitungan biaya yang wajar.

Dari sisi anggaran, pemerintah dapat mengalihkan penghematan dari belanja yang penyerapannya masih rendah dan program yang belum mendesak. Optimalisasi penerimaan sektor minyak dan gas bumi juga dapat membantu menyeimbangkan kenaikan subsidi, meskipun belum tentu menutup seluruh kebutuhan tambahan.

Dalam jangka menengah, Yusuf menilai skema subsidi yang melekat pada barang berisiko membuat tekanan fiskal terus berulang. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima agar penyaluran bantuan dapat dialihkan secara bertahap kepada rumah tangga rentan, disertai mekanisme penyesuaian harga yang transparan dan bertahap.