Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 500 Triliun

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 500 triliun pada 2026 untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah dunia dan tekanan nilai tukar rupiah. Kebijakan Kementerian Keuangan ini berdampak pada pembiayaan subsidi energi, termasuk pembayaran kepada PT Pertamina dan PT PLN, dilansir dari Nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran tersebut meningkat dari alokasi awal APBN 2026 sebesar Rp 338 triliun. Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah memperhitungkan kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam laporan semester.

Dalam konferensi pers rapat berkala KSSK, Selasa (3/11/2026), Suahasil menyampaikan alasan penambahan alokasi tersebut.

"Awalnya dalam APBN yang asli kita memiliki Rp 338 triliun kalau saya tidak salah. Karena kita mengantisipasi bahwa pada 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan menjadi Rp 500 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Tekanan terhadap anggaran berasal dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang melampaui asumsi pemerintah. Menurut Suahasil, rata-rata ICP hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai US$ 93 per barel.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel dan proyeksi laporan semester sebesar US$ 83 per barel. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi energi.

Selain harga minyak, pelemahan rupiah turut memengaruhi perhitungan anggaran. Suahasil mencatat nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 17.508 per dolar AS.

Angka tersebut melampaui asumsi kurs APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS. Nilainya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi laporan semester yang mencapai Rp 17.500 per dolar AS.

Sementara itu, data APBN KiTA mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 30 September 2026 mencapai Rp 376,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 84,3% dari pagu anggaran yang tersedia.

Suahasil memastikan pemerintah tetap melanjutkan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PT Pertamina serta PT PLN selama November hingga Desember 2026 sesuai anggaran yang tersedia.

Perhitungan akhir kebutuhan subsidi dan kompensasi energi untuk keseluruhan tahun anggaran 2026 belum ditetapkan. Pemerintah akan menyelesaikan penghitungan tersebut pada akhir tahun.

"Nanti tentu pada akhir tahun kita akan melakukan perhitungan lengkap untuk mengetahui total kebutuhan selama satu tahun ini. Hasilnya akan kami sampaikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan juga laporan APBN yang kami publikasikan secara rutin setiap bulan," jelas Suahasil.