Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 500 Triliun

Peningkatan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah mendorong pemerintah memperbesar anggaran subsidi energi dan nonenergi hingga Rp 500 triliun pada 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan belanja pemerintah, dilansir dari Nasional.

Besarnya alokasi tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan rencana awal APBN 2026 yang menetapkan subsidi energi dan nonenergi sebesar Rp 318 triliun. Perubahan anggaran dilakukan setelah asumsi ekonomi yang digunakan pemerintah mengalami tekanan.

Perubahan anggaran mengikuti kenaikan harga minyak

Pada saat penyusunan APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 70 per barel. Nilai tukar rupiah juga diperkirakan berada pada rata-rata Rp 16.500 per dolar AS.

Namun, perkembangan pasar minyak dan pergerakan mata uang membuat proyeksi awal tersebut perlu disesuaikan. Kebutuhan pembiayaan subsidi pun mengalami peningkatan seiring perubahan kedua indikator tersebut.

Dalam outlook laporan semester yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada DPR pada Juli 2026, alokasi subsidi telah disesuaikan menjadi Rp 337,11 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi ICP US$ 83 per barel dan rata-rata nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS.

Tekanan belum mereda setelah memasuki periode berikutnya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa rata-rata ICP hingga akhir Oktober 2026 sudah mencapai US$ 93 per barel, sedangkan rupiah berada di kisaran Rp 17.508 per dolar AS.

Perkembangan tersebut menjadi dasar penyesuaian anggaran kembali hingga mencapai Rp 500 triliun. Besaran ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk membiayai subsidi di tengah perubahan asumsi ekonomi.

Suahasil menjelaskan alasan penambahan alokasi tersebut pada Selasa (3/11/2026).

"Karena kami mengantisipasi tahun 2026 ini ada peningkatan harga ICP, maka ketika laporan semester itu kami naikkan ke Rp 500 triliun," kata Suahasil.

Pembayaran kepada Pertamina dan PLN tetap berlanjut

Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan tekanan terhadap belanja subsidi dan kompensasi energi. Salah satu komponen yang terdampak adalah kewajiban pembayaran pemerintah kepada PT Pertamina dan PT PLN.

Walaupun kebutuhan pembiayaan bertambah, pemerintah memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada kedua perusahaan tersebut tetap berjalan untuk periode November hingga Desember 2026.

Menurut Suahasil Nazara, pembayaran tersebut akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan belanja tidak menghentikan kewajiban pembayaran pemerintah pada dua bulan terakhir 2026.

Pemerintah tetap menjaga defisit APBN

Peningkatan alokasi subsidi dan kompensasi energi juga menjadi perhatian dari sisi keberlanjutan fiskal. Direktur Strategi APBN pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menyatakan bahwa tambahan belanja tetap memperhatikan batas pengelolaan anggaran negara.

Wahyu menegaskan bahwa kenaikan kebutuhan subsidi tidak akan mengesampingkan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal.

"Peningkatan ini tetap dalam koridor fiscal sustainability, artinya defisit tetap terkendali di bawah 3% terhadap PDB," kata Wahyu kepada KONTAN, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap menempatkan pengendalian defisit sebagai bagian dari kebijakan peningkatan belanja subsidi. Batas defisit yang dijaga berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dampak tambahan subsidi terhadap inflasi dan daya beli

Dari sisi perekonomian masyarakat, tambahan anggaran subsidi dinilai dapat membantu mengurangi tekanan akibat kenaikan harga energi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai kebijakan tersebut berpotensi meredam kenaikan inflasi.

Selain itu, pembiayaan subsidi juga dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat ketika tekanan harga minyak meningkat. Dengan adanya tambahan alokasi, pemerintah memiliki anggaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan subsidi.

Meski memberikan manfaat bagi pengendalian tekanan harga, peningkatan subsidi tetap memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara. Membesarnya kebutuhan belanja pemerintah berpotensi memperlebar defisit APBN apabila tekanan fiskal terus meningkat.