Kemenkeu Naikkan Subsidi Energi Menjadi Rp 500 Triliun

Pemerintah meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 500 triliun pada 2026 untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia dan menjaga stabilitas harga energi domestik. Kebijakan melalui Kementerian Keuangan ini juga bertujuan memastikan pasokan energi tetap terjaga di tengah tekanan pasar global, dilansir dari Nasional.

Tekanan tersebut terlihat dari harga minyak mentah Brent berjangka yang mencapai US$ 102,09 per barel pada Rabu (4/11/2026). Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan bahwa APBN memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menghadapi guncangan ekonomi, termasuk lonjakan harga energi internasional.

"Intinya APBN didesain responsif untuk meredam berbagai guncangan. APBN dioptimalkan sebagai peredam guncangan untuk melindungi dan menjaga momentum pertumbuhan," ujar Wahyu kepada Kontan, Rabu (4/11/2026).

Menurut Wahyu, peningkatan Indonesian Crude Price (ICP) berpengaruh langsung terhadap kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Tambahan pembiayaan diperlukan agar pemerintah dapat mempertahankan stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan pasokan.

"Seiring dengan kenaikan ICP maka subsidi dan kompensasi energi juga meningkat untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga pasokan," jelas Wahyu.

Meski kebutuhan belanja bertambah, Kementerian Keuangan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Pemerintah menargetkan defisit APBN berada dalam batas yang terkendali dan tidak melampaui ketentuan yang berlaku.

"Peningkatan ini tetap dalam koridor keberlanjutan fiskal, artinya defisit tetap terkendali di bawah 3% terhadap PDB," tegas Wahyu.

Dari sisi dampak ekonomi, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai tambahan anggaran tersebut dapat membantu menekan risiko inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Penahanan kenaikan harga energi domestik dinilai dapat membatasi dampak lanjutan kenaikan harga minyak global terhadap biaya hidup.

"Paling tidak tambahan subsidi tersebut mengurangi potensi kenaikan inflasi dan menjaga daya beli," ujar David kepada Kontan, Rabu (4/11/2026).

Namun, David mengingatkan bahwa peningkatan subsidi dan kompensasi energi juga dapat menambah tekanan terhadap kondisi fiskal pemerintah. Kebutuhan belanja yang lebih besar berpotensi memperlebar defisit anggaran apabila tidak diimbangi penghematan.

"Defisit anggaran tentu membengkak walau masih bisa terkendali jika upaya penghematan dilakukan," ujar David.

David juga menyoroti perkembangan geopolitik sebagai salah satu faktor penentu besarnya kebutuhan subsidi energi ke depan. Ketegangan di kawasan Timur Tengah masih menjadi sumber ketidakpastian bagi pergerakan harga minyak dunia.

Apabila konflik geopolitik berlanjut dan mengganggu pasokan minyak global, tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN berpotensi tetap tinggi.