Subsidi Energi Rp 500 Triliun Tekan Inflasi pada 2026

Penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 500 triliun pada 2026 dinilai dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan rupiah. Kebijakan pemerintah ini diperkirakan mampu meredam inflasi melalui pengendalian harga BBM, LPG 3 kilogram, dan tarif listrik, dilansir dari Nasional berdasarkan laporan Kontan.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai peningkatan anggaran tersebut efektif sebagai instrumen stabilisasi harga dalam jangka pendek. Penahanan harga energi dapat mengurangi tekanan terhadap biaya transportasi, logistik, serta kebutuhan sehari-hari.

Yusuf menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berfungsi sebagai penyangga ketika harga energi global meningkat dan nilai tukar rupiah melemah.

"Dengan begitu, tekanan terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga barang kebutuhan sehari-hari bisa diredam," ujar Yusuf Rendy Manilet kepada Kontan, Rabu (4/11/2026).

Meski memberikan perlindungan terhadap konsumen, kebijakan subsidi energi masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Menurut Yusuf, sebagian manfaat subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi energi lebih besar.

"Manfaat subsidi energi masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena sebagian dinikmati oleh kelompok yang konsumsi energinya lebih besar," jelas Yusuf Rendy Manilet.

Persoalan lainnya muncul akibat semakin lebarnya perbedaan harga antara energi bersubsidi dan nonsubsidi. Kondisi tersebut berpotensi mendorong masyarakat beralih menggunakan produk bersubsidi sehingga kebutuhan anggaran pemerintah semakin besar.

Yusuf juga mengingatkan bahwa penahanan harga energi tidak menghilangkan tekanan kenaikan harga, melainkan hanya menundanya hingga periode berikutnya.

"Selama biaya energi yang ditanggung negara terus membesar, risiko penyesuaian harga di masa depan tetap ada," ujar Yusuf Rendy Manilet.

Dari sisi fiskal, peningkatan anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintah. Ketergantungan APBN terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah juga semakin besar.

Yusuf menjelaskan, ketika harga energi global melampaui asumsi dalam penyusunan APBN, pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran atau menyesuaikan alokasi belanja lainnya.

"Risiko yang perlu diwaspadai bukan hanya pelebaran defisit, tetapi juga berkurangnya ruang untuk belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," tegas Yusuf Rendy Manilet.

Karena itu, ia menilai pengendalian subsidi diperlukan agar beban fiskal pemerintah tidak terus meningkat setiap tahun. Ketepatan penerima manfaat menjadi salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain persoalan anggaran, perkembangan geopolitik dan ketersediaan pasokan global masih menjadi faktor utama yang memengaruhi harga minyak dunia hingga akhir 2026.

Yusuf menyebut perbaikan hubungan dan negosiasi di sejumlah kawasan sempat mendorong penurunan harga minyak dari posisi tertingginya. Namun, gangguan pasokan dan persediaan global yang relatif ketat masih menimbulkan ketidakpastian pasar energi.

"Dengan kondisi tersebut, saya melihat harga minyak hingga akhir tahun kemungkinan tetap bertahan pada level yang relatif tinggi dibanding asumsi APBN," ujar Yusuf Rendy Manilet.

Tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi diperkirakan masih berlanjut hingga akhir tahun, meskipun volatilitas harga minyak berpotensi lebih rendah dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.