Kemnaker Koordinasikan Anggaran BSU Kuartal IV 2026

Rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 kepada pekerja masih menunggu proses koordinasi anggaran antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hingga Kamis (5/11/2026), pemerintah belum menetapkan jadwal pencairan bantuan yang direncanakan untuk membantu menjaga daya beli pekerja tersebut, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pembahasan masih mencakup kesiapan pendanaan dan aspek teknis pelaksanaan program.

"Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran serta aspek teknis pelaksanaan program," ujar Indah, Kamis (5/11/2026).

Dengan kondisi tersebut, tanggal penyaluran BSU kuartal IV-2026 belum dapat dipastikan. Kemnaker juga belum mengumumkan jadwal resmi pencairan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.

Menurut penjelasan Indah, BSU menjadi salah satu stimulus ekonomi pemerintah untuk kuartal IV-2026. Program tersebut dirancang untuk membantu pekerja dan buruh mempertahankan kemampuan belanja rumah tangga.

Pemerintah merencanakan bantuan sebesar Rp300.000 setiap bulan selama Oktober, November, dan Desember 2026. Melalui skema pembayaran sekaligus, setiap penerima yang memenuhi ketentuan direncanakan memperoleh total Rp900.000.

Indah berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Ia juga mengimbau calon penerima menggunakan dana bantuan secara bijak, terutama untuk kebutuhan pokok.

Selain meringankan pengeluaran pekerja, program ini diharapkan mendukung konsumsi rumah tangga dan mempertahankan aktivitas perekonomian nasional.

Ketentuan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Persyaratan lainnya adalah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Pekerja juga harus memiliki upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan, dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan upah minimum daerah.

Program ini tidak diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Untuk pekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas maksimal gaji penerima mengikuti ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Apabila daerah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan upah minimum provinsi (UMP) sebagai acuan.

Berdasarkan lampiran Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, batas maksimal gaji penerima BSU di sejumlah daerah ditetapkan lebih tinggi dari Rp3,5 juta.

Penyesuaian tersebut membuat pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta tetap berpeluang memperoleh BSU. Kesempatan itu berlaku selama upah mereka tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan untuk wilayah tempat bekerja.

Pengecekan calon penerima BSU 2026 dilakukan menggunakan NIK yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, proses penyaluran masih menunggu koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kemenkeu.