Pemerintah Matangkan Skema Penyaluran BSU 2026

Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih dalam tahap persiapan pemerintah. Berdasarkan laporan Nasional, program ini direncanakan memberikan bantuan Rp 900.000 untuk periode Oktober–Desember 2026, tetapi tanggal pencairan dan persyaratan penerima belum dipastikan.

Bantuan tersebut dirancang sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Seluruh dana untuk periode Oktober hingga Desember 2026 direncanakan dibayarkan sekaligus kepada penerima yang memenuhi ketentuan.

Kepastian pelaksanaan program masih bergantung pada penyelesaian aturan teknis serta pendataan calon penerima. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Keuangan terus membahas mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum untuk pelaksanaan BSU 2026 melalui revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Ketentuan baru tersebut menjadi bagian penting sebelum mekanisme penyaluran ditetapkan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa persiapan program masih berjalan. Kemnaker juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas pelaksanaan bantuan bagi pekerja tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa rancangan perubahan peraturan masih dalam proses penyusunan. Ia menyampaikan keterangan tersebut kepada KONTAN pada Selasa (27/10).

“Rancangan Permenaker sedang disusun sebagai revisi Permenaker 5 tahun 2025. Besaran manfaatnya yakni Rp 300.000 per bulan diberikan selama 3 bulan (Oktober–Desember) dalam satu kali pembayaran,” ujar Haryo.

Pendataan penerima masih berlangsung

Selain merampungkan regulasi, Kemnaker masih mengumpulkan data calon penerima BSU 2026. Proses ini dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan agar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.

Karena pendataan dan penyusunan aturan belum selesai, masyarakat belum dapat memastikan kapan dana BSU 2026 akan masuk ke rekening penerima. Kriteria yang berlaku untuk program tahun ini juga masih menunggu ketentuan resmi dalam revisi Permenaker.

Syarat penerima menunggu ketentuan resmi

Pada pelaksanaan BSU sebelumnya, pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan penerima. Persyaratan yang diterapkan mencakup kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah tertentu.

Namun, persyaratan dari penyaluran sebelumnya belum dapat dijadikan acuan pasti untuk program BSU 2026. Ketentuan mengenai kelayakan penerima masih menunggu penyelesaian revisi Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

Dengan demikian, dua hal utama yang masih dinantikan adalah kepastian jadwal pencairan dan pengumuman kriteria penerima. Pemerintah masih mematangkan mekanisme pelaksanaan sebelum penyaluran bantuan ditetapkan secara resmi.