BPJS Ketenagakerjaan Tunggu Aturan Penerima BSU 2026

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 belum memasuki tahap pelaksanaan karena pemerintah masih menyusun aturan teknis dan persyaratan penerima. BPJS Ketenagakerjaan juga belum memperoleh kepastian mengenai kriteria peserta yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, dilansir dari Nasional.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan untuk mempersiapkan program bantuan bagi pekerja tersebut.

Dalam keterangannya kepada KONTAN pada Sabtu (31/10/2026), Erfan menjelaskan, "BPJS Ketenagakerjaan terus menjalin komunikasi secara intensif dengan kementerian terkait mengenai kesiapan penyaluran bantuan tersebut," ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan Menunggu Kepastian Kriteria Penerima

Salah satu hal yang belum diputuskan adalah persyaratan kepesertaan yang akan menjadi dasar penentuan calon penerima BSU. Ketentuan tersebut masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah.

Erfan menjelaskan bahwa lembaganya belum menerima regulasi final mengenai persyaratan pekerja yang dapat memperoleh bantuan.

"Mengenai kriteria calon penerima BSU, hingga saat ini kami masih menunggu regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian terkait," kata Erfan.

Dengan demikian, penetapan penerima belum dapat dipastikan sebelum pemerintah menyelesaikan ketentuan yang menjadi landasan pelaksanaan program.

Pekerja Diminta Mengikuti Informasi dari Kanal Resmi

Selain menunggu keputusan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan para pekerja agar memperhatikan sumber informasi mengenai perkembangan BSU. Masyarakat juga diminta waspada terhadap pihak yang meminta data pribadi dengan mengatasnamakan program bantuan.

Erfan menyampaikan imbauan agar informasi mengenai penyaluran bantuan diperoleh melalui saluran komunikasi resmi kedua lembaga.

"Kami mengimbau para pekerja untuk terus memantau perkembangan informasi mengenai BSU melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Imbauan tersebut menjadi perhatian penting selama proses persiapan berlangsung, terutama karena persyaratan dan mekanisme penyaluran masih menunggu keputusan pemerintah.

Rencana Nominal dan Jadwal Penyaluran BSU 2026

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menjelaskan bahwa persiapan program BSU 2026 masih berjalan. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga masih dilakukan untuk mematangkan pelaksanaannya.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan tersebut direncanakan menjadi dasar hukum pelaksanaan BSU 2026.

Berdasarkan rencana yang telah disampaikan, setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Periode bantuan tersebut mencakup Oktober hingga Desember 2026.

Jika seluruh periode terpenuhi, total bantuan yang diterima setiap pekerja mencapai Rp 900.000. Pemerintah merencanakan pembayaran secara sekaligus, bukan melalui pencairan bulanan.

Namun, rencana nominal dan periode tersebut belum disertai kepastian mengenai seluruh persyaratan penerima. Pemerintah masih perlu menetapkan sejumlah ketentuan sebelum penyaluran dapat dilaksanakan.

Data Penerima BSU Masih Menunggu Keputusan Pemerintah

Ada beberapa aspek penting yang belum diumumkan secara definitif dalam persiapan BSU 2026. Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan penentuan sasaran dan data kepesertaan yang akan digunakan.

Hal-hal yang masih menunggu ketentuan lebih lanjut meliputi:

• Kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU.
• Jumlah pekerja yang akan memperoleh bantuan.
• Periode data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi acuan penetapan penerima.

Ketiga aspek tersebut masih memerlukan keputusan resmi pemerintah. Karena itu, rencana bantuan Rp 900.000 belum dapat dijadikan kepastian bahwa seluruh pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis akan menerima BSU 2026.

Penyaluran bantuan tetap bergantung pada penyelesaian regulasi, penetapan kriteria, serta pemilihan data kepesertaan yang akan digunakan sebagai dasar penentuan penerima.