Pemerintah Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026

Pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berpeluang memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp 900.000. Pemerintah telah menetapkan persyaratan penerima melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Ketentuan tersebut ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan menjadi pedoman terbaru dalam penyaluran bantuan subsidi upah kepada pekerja. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Nilai bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 900.000 untuk setiap penerima yang memenuhi ketentuan. Jumlah tersebut berasal dari subsidi sebesar Rp 300.000 setiap bulan selama Oktober, November, dan Desember 2026.

Tidak seluruh pekerja dapat memperoleh bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan administrasi, status kepesertaan, serta batas penghasilan yang harus dipenuhi calon penerima berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Berikut empat kriteria utama yang menjadi dasar pemeriksaan kelayakan penerima BSU 2026:

1. Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Masih tercatat sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.

3. Menerima gaji atau upah maksimal Rp 3.500.000 per bulan, dengan penyesuaian mengikuti ketentuan upah minimum daerah apabila memenuhi persyaratan.

4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Keempat ketentuan tersebut menjadi acuan dalam proses verifikasi oleh pemerintah. Artinya, pekerja yang memenuhi satu persyaratan saja belum tentu otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Batas gaji penerima BSU berdasarkan wilayah

Ketentuan penghasilan memiliki penyesuaian khusus bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi daripada Rp 3,5 juta. Karena itu, batas gaji penerima tidak selalu menggunakan angka yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, batas penghasilan disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh.

Apabila suatu daerah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar perhitungan. Mekanisme pembulatan yang diterapkan tetap mengikuti ketentuan dalam regulasi tersebut.

Berikut sejumlah wilayah yang memiliki batas maksimal gaji penerima BSU 2026 lebih dari Rp 3,5 juta:

Besaran gaji yang melampaui Rp 3,5 juta tidak serta-merta membuat pekerja kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan. Mereka tetap berpeluang memenuhi persyaratan selama penghasilan tidak melebihi batas maksimal yang berlaku di wilayah tempat bekerja.

Dalam pemeriksaan penghasilan, pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup gaji pokok beserta tunjangan tetap yang diterima pekerja.

Jadwal pencairan BSU 2026

Penyaluran bantuan subsidi upah 2026 direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Pemerintah menetapkan total bantuan sebesar Rp 900.000 untuk setiap pekerja yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Perhitungan nominal tersebut berasal dari pemberian subsidi Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan berturut-turut, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026.

Seluruh bantuan direncanakan dibayarkan sekaligus, bukan diberikan secara terpisah setiap bulan. Dengan mekanisme tersebut, penerima yang telah ditetapkan akan memperoleh total Rp 900.000.

Meskipun periode penyaluran sudah direncanakan, tanggal pasti pencairan untuk setiap penerima belum diumumkan pemerintah. Pekerja masih perlu menunggu informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai pelaksanaan distribusi bantuan.

Cara mengecek penerima BSU 2026

Pada periode penyaluran sebelumnya, pengecekan status bantuan subsidi upah dapat dilakukan melalui beberapa layanan pemerintah dan aplikasi pendukung. Kanal-kanal tersebut pernah digunakan masyarakat untuk mengetahui informasi kepesertaan dan penerimaan bantuan.

Beberapa layanan yang pernah menyediakan fasilitas pengecekan BSU meliputi:

1. Situs BPJS Ketenagakerjaan.

2. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile).

3. Aplikasi Pospay.

Namun, keberadaan layanan pengecekan pada periode sebelumnya tidak menjamin seluruh fasilitas tersebut sudah menyediakan fitur khusus BSU 2026. Ketersediaan akses pemeriksaan penerima untuk periode penyaluran terbaru masih belum dapat dipastikan.

Oleh sebab itu, pekerja sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai penerima hanya karena memenuhi persyaratan administratif. Status kepesertaan aktif dan kesesuaian penghasilan tetap harus melalui proses verifikasi pemerintah.

Informasi mengenai perkembangan penyaluran sebaiknya diperoleh melalui saluran resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang mengatasnamakan pendaftaran atau pencairan BSU.

Permintaan NIK, informasi rekening, maupun data pribadi lainnya melalui tautan yang tidak jelas perlu diwaspadai. Pemenuhan kriteria penerima tidak boleh disamakan dengan kepastian memperoleh bantuan sebelum pemerintah menyelesaikan proses verifikasi.