Kemnaker Atur Penyaluran BSU 2026 Rp900 Ribu

Pemerintah menetapkan bantuan subsidi upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan pemberitaan Medcom, penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).

Bantuan tersebut mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap penerima memperoleh alokasi Rp300 ribu per bulan yang akan dicairkan sekaligus sehingga total dana yang diterima mencapai Rp900 ribu.

Jadwal dan Mekanisme Pencairan BSU 2026

Penyaluran BSU 2026 direncanakan berlangsung dalam rentang November hingga Desember. Meski demikian, periode tersebut merupakan jadwal rencana yang tercantum dalam informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), bukan kepastian tanggal transfer bagi setiap penerima.

Penyaluran bantuan akan memanfaatkan jaringan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Beberapa bank yang tercantum dalam informasi penyaluran meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Skema pembayaran sekaligus membuat penerima memperoleh akumulasi bantuan selama tiga bulan. Perhitungannya berasal dari Rp300 ribu untuk setiap bulan dalam periode Oktober hingga Desember 2026.

Dasar Hukum Pemberian BSU 2026

Ketentuan terbaru mengenai bantuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Peraturan tersebut ditetapkan sekaligus diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Ketentuan pemberian bantuan mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program ini berkaitan dengan upaya pemerintah mempertahankan kemampuan belanja pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker yang dikutip Jumat, 30 Oktober 2026, Yassierli menyampaikan:

"Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,"

Persyaratan Pekerja Penerima BSU 2026

Tidak seluruh pekerja otomatis mendapatkan bantuan subsidi upah. Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerima agar dapat masuk dalam kelompok pekerja yang berhak memperoleh BSU.

Berikut persyaratan utama penerima BSU 2026 berdasarkan ketentuan tersebut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Penilaian batas penghasilan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nominal yang digunakan adalah penghasilan sebagaimana tercatat dalam administrasi lembaga tersebut.

Komponen pendapatan yang diperhitungkan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Kedua unsur tersebut menjadi dasar penghitungan penghasilan untuk menentukan kesesuaian calon penerima dengan ketentuan batas gaji.

Ketentuan Batas Gaji Penerima BSU

Secara umum, batas penghasilan pekerja yang dapat menerima BSU 2026 ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, penerapan batas tersebut mempertimbangkan ketentuan upah minimum di masing-masing wilayah.

Apabila UMK suatu daerah lebih tinggi daripada Rp3,5 juta, batas penghasilan penerima akan mengikuti UMK yang berlaku. Nilai tersebut kemudian dibulatkan ke atas sampai mencapai ratusan ribu rupiah penuh.

Ketentuan berbeda diterapkan di wilayah yang tidak memiliki penetapan UMK. Untuk daerah tersebut, UMP digunakan sebagai dasar penentuan batas penghasilan dengan mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Karena itu, pekerja perlu memperhatikan upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja ketika menilai kesesuaian penghasilan dengan persyaratan program.

ASN TNI dan Polri Tidak Termasuk Penerima

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur kelompok pekerjaan yang tidak memperoleh bantuan subsidi upah. Aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak termasuk penerima BSU 2026.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kriteria penerima yang perlu diperhatikan selain persyaratan kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan batas penghasilan.

Cara Memeriksa Informasi BSU Melalui Kemnaker

Pekerja dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan program BSU 2026 melalui saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu kanal yang disediakan untuk mengakses informasi bantuan tersebut adalah bsu.kemnaker.go.id.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan program bantuan subsidi upah. Pekerja sebaiknya tidak sembarangan membuka alamat situs yang sumbernya tidak jelas.

Terlebih lagi, masyarakat diminta waspada terhadap tautan tidak resmi yang meminta informasi atau data pribadi. Pemeriksaan sumber informasi perlu dilakukan sebelum memberikan data maupun mengikuti instruksi yang diterima melalui pesan.

Dengan memperhatikan ketentuan resmi, pekerja dapat memahami besaran bantuan, periode penyaluran, batas penghasilan, serta kriteria kepesertaan yang berlaku dalam program BSU 2026.