Kemnaker Tetapkan Tiga Syarat Penerima BSU 2026

Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan berpeluang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga persyaratan utama bagi calon penerima melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, dilansir dari Nasional. Aturan tersebut mengubah untuk kedua kalinya Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Ketentuan ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pekerja yang berhak memperoleh bantuan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa penyaluran bantuan harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup.

"Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat tiga kriteria utama untuk memperoleh BSU. Pertama, penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Ketiga, pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Untuk menentukan batas penghasilan, pemerintah menggunakan data gaji terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang dihitung mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan khusus berlaku bagi pekerja di daerah dengan UMK lebih dari Rp3,5 juta. Dalam kondisi tersebut, batas maksimal penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai acuan batas penghasilan. Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama. Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengecualikan sejumlah kelompok dari penerima bantuan.

Aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak berhak memperoleh BSU 2026. Dari sisi nominal, pemerintah menetapkan BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi ketentuan berhak menerima total bantuan Rp900.000.

Pembayaran bantuan dilakukan sekaligus, bukan setiap bulan. Dana BSU akan disalurkan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui Kantor Pos.