Kemenkeu Ingatkan Risiko Obligasi DKI di Tengah Kenaikan Yield

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah masih menghadapi pertimbangan pemerintah pusat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (30/10/2026) mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah pusat dan kondisi global yang belum kondusif perlu menjadi perhatian sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan penerbitan.

Suahasil menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurut dia, keputusan tersebut juga perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar keuangan internasional yang saat ini dinilai kurang mendukung.

Dalam keterangannya setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Jakarta, Suahasil menjelaskan bahwa regulasi penerbitan obligasi sudah tersedia dan harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.

"Obligasi itu kan sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan. Namun kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi nggak bagus," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Dia tidak memberikan kepastian bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum diperbolehkan menerbitkan obligasi. Namun, Suahasil menekankan bahwa setiap rencana penerbitan harus memperhitungkan situasi pasar serta aturan yang berlaku.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan imbal hasil surat utang pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai relevan bagi pemerintah daerah yang berencana menghimpun pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

"Obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Ini tentu harus menjadi perhatian dari semua yang berniat untuk mengeluarkan obligasi," kata Suahasil.

Dalam pemberitaan ANTARA pada 31 Oktober 2026, Suahasil kembali menekankan bahwa penerbitan obligasi daerah harus berpedoman pada regulasi. Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat perlu diperhitungkan oleh seluruh pihak yang memiliki rencana serupa.

"Jadi obligasi daerah itu ada aturan yang berlaku, ada peraturannya yang berarti bahwa kalau mau dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun saat ini menerbitkan obligasi tadi ada yang bertanya obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Ini tentu harus menjadi perhatian dari semua pihak yang ingin berniat untuk mengeluarkan obligasi," ujar Suahasil.

Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah pusat membuka kemungkinan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembahasan mengenai berbagai skema tersebut masih berlangsung dalam komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita munculkan berbagai macam opsi dari APBN, sehingga itu nanti menjadi pembicaraan terus-menerus," ujar Suahasil.

Ia menjelaskan bahwa dukungan APBN kepada pemerintah daerah dapat diberikan melalui belanja negara maupun skema pembiayaan. Salah satu contoh yang disebutkannya adalah proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.

"Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan, seperti misalkan MRT. Yang seperti itu kita lakukan terus dengan seluruh pemda di seluruh Indonesia," tutur Suahasil.

Dalam keterangannya kepada ANTARA, Suahasil juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta telah berjalan. Pembahasan tersebut mencakup berbagai kemungkinan dukungan pemerintah pusat, termasuk proyek yang memperoleh pendanaan secara langsung maupun tidak langsung dari APBN.

"Dan kita munculkan berbagai macam opsi, opsi dari APBN, sehingga itu nanti menjadi pembicaraan terus-menerus, sehingga nanti kita bangun komunikasi dengan Pemda DKI. Dan sekarang komunikasi sudah mulai berjalan. Untuk Pemda DKI memang sudah ada beberapa project yang secara langsung ataupun tidak langsung itu berasal dari APBN.

Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan, seperti misalkan MRT. Jadi yang seperti itu kita lakukan terus dengan seluruh Pemda di seluruh Indonesia," kata Suahasil.

Di sisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung Wibowo mengaku telah bertemu dengan Suahasil untuk membicarakan rencana obligasi daerah dan LPDP Jakarta. Namun, Pramono belum bersedia mengungkapkan perkembangan persetujuan pemerintah pusat atas rencana penerbitan tersebut.

Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam memberikan persetujuan obligasi daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

Menurut Pramono, kondisi fiskal Jakarta berbeda dengan sejumlah daerah lain karena pengelolaan anggaran daerah dinilainya telah berjalan secara tertib dan rapi. Pengalamannya selama hampir 15 tahun di pemerintahan pusat juga membuatnya memahami kebijakan pemerintah terkait penerbitan obligasi daerah.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan tetap mematuhi keputusan pemerintah pusat mengenai kelanjutan rencana penerbitan obligasi tersebut.