Yield SBN Tinggi Tekan Biaya Utang Pemerintah

Pemerintah menghadapi risiko kenaikan biaya penerbitan utang baru pada kuartal IV 2026 akibat tingginya yield Surat Berharga Negara (SBN). Dilansir dari Nasional, tekanan tersebut muncul saat kebutuhan pembiayaan pemerintah masih besar.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan efisiensi biaya utang. Menurutnya, yield SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24% per Oktober 2026.

Menurut Kementerian Keuangan, realisasi penerbitan SBN neto mencapai Rp497,5 triliun hingga September 2026 atau 62,2% dari target Rp799,5 triliun. Pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp302 triliun pada kuartal IV 2026 melalui 12 kali lelang SUN dan SBSN.

Irman menyebut terdapat tiga risiko utama dalam pemenuhan pembiayaan tersebut, yakni tekanan eksternal, risiko supply demand, dan risiko fiskal. Faktor eksternal mencakup imbal hasil US Treasury, volatilitas rupiah, serta ketidakpastian kebijakan suku bunga The Federal Reserve.

Risiko supply demand berkaitan dengan kebutuhan penerbitan SBN yang besar di tengah terbatasnya aliran modal asing dan kebutuhan likuiditas perbankan domestik. Sementara risiko fiskal dipengaruhi tekanan inflasi, harga energi, serta kebutuhan belanja pemerintah.

Irman menjelaskan dampak kenaikan yield perlu dilihat dalam perspektif jangka menengah. Kenaikan yield 100 basis poin pada penerbitan utang baru Rp300 triliun berpotensi menambah beban bunga sekitar Rp3 triliun per tahun jika seluruh penerbitan menggunakan tingkat bunga tetap.

Ia menambahkan kenaikan biaya utang tidak langsung berlaku pada seluruh stok utang pemerintah. Namun, tekanan tersebut dapat mempersempit ruang fiskal ketika utang lama jatuh tempo dan harus dibiayai kembali dengan bunga lebih tinggi.

"Karena itu, kami melihat strategi pembiayaan perlu lebih fleksibel, baik dari sisi waktu penerbitan, komposisi tenor, maupun diversifikasi basis investor, tanpa meningkatkan risiko refinancing secara berlebihan," ujar Irman Faiz, Lead Economist Bank Danamon Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Irman dalam konteks kebutuhan pemerintah menjaga pembiayaan sekaligus mengendalikan risiko pasar SBN. Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas fiskal untuk menahan kenaikan premi risiko.

"Kami memperkirakan yield SBN 10 tahun berada di sekitar 7,4% pada akhir 2026," ujar Irman Faiz, Lead Economist Bank Danamon Indonesia.

Menurut Irman, proyeksi tersebut mencerminkan tekanan yang masih berasal dari besarnya kebutuhan penerbitan utang, kondisi likuiditas global, serta risiko eksternal Indonesia.