Pemerintah Kejar Rp 600 Triliun untuk Tutup APBN 2026

Pemerintah menghadapi pekerjaan besar dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjelang penutupan tahun anggaran. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut negara masih harus mengumpulkan penerimaan lebih dari Rp 600 triliun dan merealisasikan belanja sekitar Rp 990 triliun selama November-Desember 2026.

Suahasil menyampaikan perkembangan tersebut setelah melaporkan kondisi APBN kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut dia, perkembangan pendapatan dan belanja hingga akhir Oktober masih sesuai dengan perencanaan pemerintah.

"APBN untuk tutup bulan Oktober, di mana semuanya sesuai rencana untuk pendapatan dan belanja, dan kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar Rp 600 triliun lebih, dan untuk belanja negara masih sekitar Rp 990 triliun akan dibelanjakan," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Besarnya kebutuhan penerimaan tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun anggaran. Sementara itu, percepatan realisasi belanja tetap diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah tanpa mengabaikan efisiensi.

Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas belanja pada penghujung tahun merupakan pola yang lazim dalam pelaksanaan APBN. Namun, kementerian dan lembaga tetap harus memastikan penggunaan anggaran sesuai sasaran dan tata kelola yang berlaku.

"Dua bulan terakhir seperti biasa, pelaksanaan APBN pada akhir tahun biasanya dipercepat, lebih cepat dan lebih besar. Hal itu diperbolehkan, tetapi harus tetap efisien, harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target keluaran yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut," ujar Suahasil.

Kementerian Keuangan juga meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan penghematan dalam pelaksanaan program. Pemerintah tetap mengupayakan tambahan penerimaan negara, sedangkan pengeluaran harus dikendalikan agar penggunaan anggaran lebih efisien.

"Pendapatannya tetap kita cari, pendapatan negara, tetapi belanjanya terus kita efisienkan," ujar Suahasil.

Di luar target dua bulan terakhir, realisasi APBN hingga kuartal III-2026 menunjukkan perkembangan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Suahasil memaparkan pendapatan negara hingga akhir September mencapai Rp 2.341,5 triliun.

Angka tersebut meningkat 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tercatat Rp 1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8% secara tahunan, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun dengan pertumbuhan 8,5%.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun atau meningkat 41,7% secara tahunan. Suahasil menyebut capaian PNBP tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Perkembangan realisasi APBN kuartal III-2026 mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN menjalankan perannya melalui kinerja pendapatan yang positif dan belanja yang optimal," ujar Suahasil dalam konferensi pers KSSK Kuartal III-2026.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga kuartal III-2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun atau tumbuh 19% dibandingkan periode serupa pada tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat menyumbang realisasi sebesar Rp 2.061,3 triliun.

Pengeluaran tersebut mencakup sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembayaran pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak dan listrik.

Program perlindungan sosial yang turut menggunakan anggaran meliputi bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan sembako, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sementara itu, pembiayaan anggaran hingga kuartal III tercatat Rp 462 triliun atau tumbuh 0,4% secara tahunan.

Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada strategi pemerintah mengejar tambahan penerimaan. Kompas.id mengingatkan agar upaya memenuhi kebutuhan Rp 600 triliun tidak membebani pelaku usaha melalui berbagai cara yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi produktif masyarakat.

Suahasil turut menanggapi perkembangan inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat inflasi sebesar 3,23% dinilai masih berada dalam rentang sasaran pemerintah, yakni 2,5% dengan toleransi plus minus 1%.

Dengan batas atas sebesar 3,5%, pemerintah menilai angka inflasi tersebut belum melampaui kisaran yang telah diperhitungkan dalam perencanaan ekonomi nasional.

"Angka inflasi kita kemarin 3,2%. Artinya, angka tersebut masih berada dalam rentang yang memang kita perkirakan sejak melakukan estimasi atas perekonomian Indonesia. Itu yang kita sebut sesuai rencana," jelas Suahasil.

Rincian terbaru mengenai perkembangan pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober dijadwalkan disampaikan Kementerian Keuangan melalui paparan APBN KiTa pada pekan berikutnya.