Kemenkeu Percepat Penerimaan Negara Jelang Akhir 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat langkah pengumpulan penerimaan negara menjelang penutupan tahun anggaran 2026, termasuk penerimaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026 untuk memastikan hak negara diterima dalam tahun anggaran yang sama, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Pasal 64 ayat (3) peraturan tersebut mengamanatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) membentuk tim bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak serta Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tim ini bertugas mendorong penyelesaian seluruh penerimaan negara yang menjadi hak pemerintah selama 2026, termasuk dana yang berasal dari APBD.

Ketentuan dalam PER-9/PB/2026 secara tegas menyebutkan sasaran penerimaan yang harus dipenuhi pada tahun berjalan. Pasal tersebut menyatakan,

"Tim bersama sebagaimana dimaksud mendorong seluruh penerimaan negara yang menjadi hak negara di tahun anggaran 2026 dapat diterima seluruhnya pada tahun anggaran 2026, termasuk penerimaan negara yang berasal dari APBD," bunyi Pasal 64 ayat (3) PER-9/PB/2026.

Ketentuan ini memperjelas pengaturan dalam regulasi sebelumnya, yakni PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025. Pada Pasal 64 ayat (3) aturan lama, Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hanya diarahkan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.

Untuk mendukung kelancaran penerimaan, Kanwil DJPb dan KPPN juga diminta berkoordinasi dengan mitra kerja, termasuk kantor Bank Indonesia setempat, agen penerimaan atau collecting agent, serta instansi terkait lainnya.

PER-9/PB/2026 turut menetapkan jadwal pelimpahan penerimaan negara menjelang pergantian tahun. Pada 21–30 Desember 2026, penerimaan dalam rupiah wajib disalurkan ke rekening Sub Rekening Kas Umum Negara (Sub-RKUN) KPPN Khusus Penerimaan di Bank Indonesia sedikitnya empat kali sehari.

Pelimpahan pada periode tersebut harus diterima paling lambat pukul 07.30 WIB, 10.00 WIB, 13.30 WIB, dan 17.30 WIB. Jadwal ini mengatur frekuensi serta batas waktu penyetoran penerimaan negara sebelum penutupan tahun anggaran.

Khusus pada 31 Desember 2026, transaksi penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan hingga pukul 22.00 waktu setempat. Agen penerimaan diwajibkan melimpahkan penerimaan dalam rupiah sekurang-kurangnya enam kali sehari, dengan pelimpahan terakhir paling lambat pukul 22.00 WIB.

Untuk penerimaan dalam valuta asing, pelimpahan ke rekening Sub-RKUN KPPN Khusus Penerimaan dalam dolar AS di Bank Indonesia wajib dilakukan sedikitnya satu kali setiap hari kerja. Dana tersebut harus diterima paling lambat pukul 17.30 WIB.

Peraturan itu juga memberikan ketentuan khusus bagi penerimaan tertentu yang masuk pada penghujung 31 Desember 2026. Dana tersebut dapat dilimpahkan pada 4 Januari 2027 dan dicatat sebagai transaksi pelimpahan pada tanggal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.