Kemenkeu Catat Pembayaran Bunga Utang Rp4445 Triliun hingga September

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp444,5 triliun hingga September 2026. Dilansir dari Nasional, angka tersebut mencakup bunga utang dalam negeri dan luar negeri, dengan rincian yang disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto pada Jumat (9/10/2026).

Menurut Suminto, realisasi pembayaran bunga utang terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp413 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp31,5 triliun. Pembayaran tersebut menjadi bagian dari belanja negara dalam pelaksanaan APBN 2026.

"Realisasi belanja bunga utang hingga September 2026 sebesar Rp444,5 triliun," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Suminto menjelaskan sebagian besar belanja bunga utang dialokasikan untuk utang dalam negeri yang didominasi denominasi rupiah. Kementerian Keuangan menyebut alokasi tersebut berkaitan dengan peredaran likuiditas di masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik.

"Sebagian besar belanja bunga utang adalah untuk utang dalam negeri yang menambah likuiditas yang beredar di masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi domestik," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Kinerja APBN 2026 sampai September mencatat defisit sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24% terhadap produk domestik bruto PDB, menurut Kementerian Keuangan. Meski mengalami defisit, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp125,5 triliun.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang neto hingga September 2026 mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4% dari target APBN 2026. Realisasi tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara SBN neto sebesar Rp497,5 triliun dan pembiayaan melalui pinjaman neto negatif Rp3,2 triliun.

Kementerian Keuangan menegaskan pengelolaan pembiayaan APBN hingga September 2026 masih berjalan sesuai rencana dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan kebutuhan pendanaan APBN.