Kemenkeu Atur Penerbitan SBN dengan Strategi Pembiayaan 2026

Kementerian Keuangan mengatur penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 2026 secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan ekonomi global, dilansir dari Nasional. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi pembiayaan APBN dengan biaya dana efisien dan risiko terkendali.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN berdasarkan kondisi pasar. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN, dan juga kondisi ekonomi global di dunia, karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya kita agak lakukan penyesuaian sedikit untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menjelaskan strategi pembiayaan utang pemerintah 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan biaya dan risiko portofolio utang.

"Serta mengelola portofolio (stock) utang secara optimal dari sisi biaya dan risiko (cost and risk trade of)," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.

Menurut Suminto, minat investor terhadap SBN masih terjaga. Rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan mencapai 1,87 kali untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 2,52 kali untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Partisipasi investor asing juga terlihat dari rasio bid to cover sebesar 1,9 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN. Hingga 7 Oktober 2026, aliran modal masuk ke pasar SBN tercatat Rp36,7 triliun secara tahun berjalan.

Pemerintah telah menerbitkan SBN ritel senilai Rp124,32 triliun hingga September 2026. Nilai tersebut terdiri dari dua seri SUN sebesar Rp54,44 triliun dan tiga seri SBSN sebesar Rp69,88 triliun.

Suminto menyampaikan imbal hasil SBN tetap terjaga di tengah gejolak geopolitik dan dinamika kebijakan moneter negara maju. Yield SUN seri acuan tenor 10 tahun pada 7 Oktober 2026 berada di level 7,17%.

"Yield SUN seri acuan (benchmark) tenor 10 tahun pada 7 Oktober 2026 berada di level 7,17%, memiliki spread terhadap US Treasury tenor 10 tahun sebesar 188 bps, lebih rendah dibandingkan emerging markets lainnya," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.

Spread tersebut dibandingkan dengan India sebesar 196 basis poin, Filipina 240 basis poin, Afrika Selatan 379 basis poin, Meksiko 409 basis poin, dan Brasil 765 basis poin. Pemerintah juga menggunakan pinjaman program bilateral dan multilateral untuk mendukung pembiayaan APBN.

"Hingga September juga telah dilakukan penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral mencapai sebesar atau setara US$ 2,87 miliar," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.

Posisi utang pemerintah per Juni 2026 tercatat Rp10.293,69 triliun atau 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Komposisinya terdiri dari SBN sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.

Suminto menyebut pengelolaan risiko utang tetap dijaga melalui komposisi mata uang dan jatuh tempo. Utang dalam rupiah mendominasi 70,2% dari total portofolio, sementara utang valuta asing sebesar 29,8%.

"Average Time to Maturity (ATM) tercatat 8,3 tahun. Ini cukup panjang, sehingga risiko pembiayaan kembali tetap terjaga," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.

Rata-rata jatuh tempo utang tersebut memberikan ruang pengelolaan risiko pembiayaan kembali. Dari sisi suku bunga, porsi utang dengan tingkat bunga mengambang tercatat 11,4% di luar SBN yang diterbitkan melalui skema burden sharing dengan Bank Indonesia.

"Sehingga riisko perubahan suku bunga tetap terjaga," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.