Kemendikdasmen Buka Seleksi CPNS Guru pada 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pada 2027 yang dapat diikuti lulusan baru dan guru honorer. Seleksi akan mempertimbangkan sertifikat pendidik, kebutuhan tenaga pengajar di daerah, serta persyaratan yang masih dirumuskan pemerintah, dilansir dari Detikcom.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pemilik sertifikat pendidik, terutama peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru, akan mendapat prioritas. Mereka juga tidak perlu kembali menjalani pendidikan profesi apabila diterima sebagai CPNS.

Dalam siaran langsung Instagram NgoPi: Ada Apa dengan Penataan Guru ASN di 2027, Rabu (21/10/2026), Nunuk menjelaskan bahwa seleksi tetap terbuka bagi lulusan baru, tetapi peserta yang telah mengikuti PPG Calon Guru memiliki keuntungan dalam mekanisme penerimaan.

"Meskipun nanti seleksi CPNS itu boleh lulusan baru, tetapi bagi yang PPG Calon Guru itu menjadi prioritas karena dia tidak perlu lagi pendidikan profesi nanti. Karena begitu dia masuk nanti ada latihan dasar (latsar), pendidikan profesi guru, mereka harus lulus di situ. Bagi teman-teman yang sudah pendidikan calon guru, mereka bebas," ujar Nunuk Suryani.

Menurut Nunuk, ketentuan mengenai batas usia peserta dan bentuk ujian masih dibahas. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan adanya ketentuan usia tertentu yang mendapat perlakuan khusus dalam proses seleksi.

"Jadi pembahasan untuk koordinasi tes atau apakah ada tesnya, apakah ada umur yang mendapat afirmasi atau tidak, itu terus kita bahas. Tapi yang pasti ada tes. Bentuk tesnya seperti apa, itu yang nanti akan dirumuskan. Tapi ya pasti ada tes karena itu amanah undang-undang," ujar Nunuk.

Guru non-ASN atau honorer juga berpeluang mengikuti penerimaan CPNS pada 2027. Namun, pemerintah belum memastikan apakah jumlah formasi yang tersedia dapat menampung seluruh tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi.

Nunuk mengatakan bahwa formasi CPNS akan disediakan pada tahun tersebut, sedangkan pemerintah masih mengusulkan kemungkinan dua jalur pengadaan, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS).

"Ada formasi pada 2027, itu pasti. Hanya jumlahnya apakah bisa mengakomodasi semua honorer, itu belum tentu. Karena formasi 2027 itu semua untuk CPNS.

Untuk CPNS ada mekanisme seleksi yang pasti. Jika teman-teman guru itu bisa mengerjakan dengan baik dan memiliki sertifikat pendidik, itu kunci," ujar Nunuk.

Ia menjelaskan bahwa data kementerian menunjukkan tidak semua guru non-ASN memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi PNS. Karena itu, usulan mengenai dua skema penerimaan masih dibahas untuk mempertimbangkan kondisi tenaga pengajar yang tersedia.

"Kami juga punya data, tidak semua guru non-ASN itu bisa memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Tapi apakah nanti ada dua skema, misalnya PPPK dan PNS, sedang kami usulkan," jelas Nunuk.

Guru yang tidak lolos seleksi CPNS tetap dapat mengajar sebagai PPPK. Menurut Nunuk, kelanjutan kontrak mereka akan ditentukan berdasarkan kinerja, sehingga kegagalan dalam seleksi CPNS tidak secara otomatis menghilangkan status PPPK.

"Jika mereka tidak berhasil pun, mereka akan tetap tidak kehilangan status PPPK-nya dan mereka berkontrak dengan Pak Menteri. Jadi tidak usah khawatir, 'nanti kalau tidak lolos kami di-stop kontraknya', tidak ada, karena kalau dengan Kemendikdasmen itu yang paling penting adalah kinerjanya baik, dan jangan sampai kinerja buruk karena mentang-mentang tidak diamati sehingga itu yang akan menyebabkan tidak diperpanjang kontraknya," terang Nunuk.

Dalam penyusunan formasi, Kemendikdasmen juga akan memprioritaskan daerah berdasarkan jumlah kebutuhan guru. Nunuk mengatakan penerimaan tidak akan dibagi secara merata di seluruh Indonesia, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

"Terkait dengan seleksi, formasi seleksi 2027 itu akan disesuaikan. Karena tidak bisa satu kali tarikan seleksi pada 2027, maka akan ada beberapa prioritas," ujar Nunuk.

Ia menegaskan bahwa daerah dengan kebutuhan guru lebih besar berpeluang memperoleh formasi CPNS lebih banyak. Jawa Barat menjadi salah satu contoh wilayah yang disebut dalam penjelasannya mengenai penyesuaian kebutuhan daerah.

"Jadi tidak pukul rata se-Indonesia, sekian persentase sekian, tetapi berdasarkan pertimbangan kebutuhan masing-masing daerah. Jadi kalau daerah itu kebutuhannya banyak, dia yang akan diberi formasi paling banyak," terang Nunuk.

Selain lokasi penempatan, kebutuhan mata pelajaran juga akan memengaruhi prioritas formasi. Nunuk mencontohkan bahwa ketersediaan guru non-ASN pada mata pelajaran tertentu tidak otomatis membuat formasi dibuka apabila daerah bersangkutan belum membutuhkan tambahan tenaga pengajar.

"Jadi nanti tentu akan berdampak kepada teman-teman non-ASN. Misalnya yang sekarang tersedia banyak yang non-ASN itu, ternyata kemarin belum dapat formasi karena memang belum ada kebutuhan. Itu misalnya Bahasa Inggris, misalnya saja, ternyata di Jawa, di Medan, itu Bahasa Inggris sedang tidak banyak kebutuhan. Maka akan diprioritaskan mata pelajaran yang lain," ungkap Nunuk.

Data yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut mencatat Indonesia masih kekurangan 464.856 guru secara nasional. Jumlah itu mencakup 178 ribu guru non-ASN.