Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2026 Mulai November

Pemerintah menjadwalkan pembukaan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai November untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara. Rekrutmen yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026, tersebut diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan mendukung program strategis pemerintah, dilansir dari Medcom.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun ini. Proses pendaftaran direncanakan berlangsung pada November 2026.

"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga sudah dilakukan proses pendaftaran," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menjelaskan, kebutuhan pengisian formasi berasal dari posisi PNS yang setiap tahun memasuki usia pensiun. Pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan berbagai program kerja strategis.

Pelaksanaan proses pendaftaran seleksi CPNS 2026 akan dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. Pemerintah meminta calon peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Prasetyo turut menyampaikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengikuti proses rekrutmen tersebut.

"Kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Selain rencana seleksi CPNS, pemerintah juga menyepakati perubahan status seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Keputusan tersebut diambil setelah rapat finalisasi pembahasan ASN PPPK Paruh Waktu Lintas Sektor bersama DPR RI. Kesepakatan ini memperluas kebijakan sebelumnya yang hanya mencakup tenaga pendidikan atau guru.

Prasetyo menjelaskan, pembahasan lanjutan antara pemerintah dan DPR RI menghasilkan keputusan untuk mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, tidak terbatas pada tenaga pendidikan.