Kemendikdasmen Buka Seleksi CPNS Guru untuk Lulusan Baru

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka peluang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi lulusan baru untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di Indonesia. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menjelaskan kebijakan tersebut pada siaran langsung Instagram NgoPi: Ada Apa dengan Penataan Guru ASN di 2027, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (24/10/2026).

Menurut Nunuk, kebutuhan guru mencapai 464.856 orang. Sementara itu, jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru yang tersisa sekitar 39.000 orang, jauh di bawah kebutuhan pengadaan tenaga pendidik yang disampaikan dalam pemaparannya.

Nunuk menjelaskan bahwa kebutuhan guru yang besar membuat pemerintah perlu membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk mengikuti seleksi CPNS.

"Karena kita sekarang tinggal menyisakan 39.000 yang lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) Calon Guru, sementara kebutuhan kita 400 ribu. Jadi kita harus membuka formasi untuk lulusan baru," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dalam mekanisme seleksi tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan kepemilikan sertifikat pendidik. Nunuk menyebut sertifikat itu akan menjadi salah satu unsur penilaian bagi calon guru yang mengikuti seleksi CPNS.

"Kepemilikan sertifikat pendidik tersebut memiliki bobot penilaian," ujar Nunuk.

Calon guru yang telah menyelesaikan PPG Calon Guru dan memiliki sertifikat pendidik akan mendapat prioritas. Menurut Nunuk, mereka tidak perlu kembali mengikuti pendidikan profesi guru apabila diterima sebagai CPNS karena telah menjalani pendidikan tersebut sebelumnya.

"Meskipun nanti seleksi CPNS boleh diikuti lulusan baru, peserta PPG Calon Guru menjadi prioritas karena tidak perlu lagi mengikuti pendidikan profesi. Setelah masuk, peserta akan menjalani latihan dasar dan pendidikan profesi guru yang harus mereka selesaikan. Bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan calon guru, persyaratan itu tidak perlu diulang," jelas Nunuk.

Ketentuan batas usia peserta masih dalam pembahasan. Nunuk mengatakan pemerintah sedang merumuskan mekanisme seleksi agar kesempatan mengikuti tes dapat diberikan kepada para guru, termasuk terkait kemungkinan penerapan batas usia.

"Peraturan negara tetap mengharuskan adanya mekanisme tes. Ketentuan pelaksanaannya, termasuk apakah ada batasan usia atau tidak, masih kami bahas agar semua orang setidaknya memiliki kesempatan mengikuti tes," ujar Nunuk.

Menurut Nunuk, pemerintah juga masih membahas bentuk ujian yang akan digunakan. Namun, pelaksanaan tes tetap diperlukan karena merupakan amanat undang-undang.

"Kami masih berkoordinasi mengenai pelaksanaan tes, termasuk apakah ada ketentuan usia yang mendapat perlakuan khusus. Pembahasan itu masih berlangsung, tetapi yang pasti akan ada tes. Bentuk tesnya akan dirumuskan kemudian karena pelaksanaannya merupakan amanat undang-undang," sambung Nunuk.

Selain menjelaskan seleksi CPNS, Nunuk memastikan guru yang tidak lolos seleksi tetap dapat mengajar dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa kelanjutan kontrak guru PPPK di lingkungan Kemendikdasmen bergantung pada kinerja masing-masing.

"Jika tidak berhasil, mereka tetap tidak kehilangan status PPPK dan tetap memiliki kontrak dengan Menteri. Jadi, tidak perlu khawatir kontrak akan dihentikan hanya karena tidak lolos seleksi. Di Kemendikdasmen, hal terpenting adalah kinerja yang baik. Kinerja yang buruk, terutama jika merasa tidak diawasi, dapat menyebabkan kontrak tidak diperpanjang," ujar Nunuk.