Kemendikdasmen Siapkan Seleksi CPNS Guru pada 2027

Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih harus menunggu kepastian aturan seleksi pada 2027. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan seleksi CPNS guru tetap direncanakan melalui tes, sedangkan ketentuan batas usia dan bentuk ujian masih dibahas pemerintah.

Dilansir dari Detikcom, informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam siaran langsung Instagram NgoPi bertajuk Ada Apa dengan Penataan Guru ASN di 2027, yang dikutip pada Sabtu (24/10/2026).

Salah satu persoalan yang disampaikan guru adalah kesempatan mengikuti seleksi bagi peserta PPPK penuh waktu yang berusia di atas 35 tahun. Mereka mempertanyakan apakah perpindahan status menjadi PNS dapat dilakukan tanpa mengikuti tes.

Ketua Umum DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Ma'mol Abdul Faqih menyampaikan aspirasi tersebut kepada Nunuk dalam diskusi mengenai penataan guru aparatur sipil negara (ASN).

"Dari teman-teman PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS: apakah itu harus ikut tes atau tidak? Sedangkan usianya sudah tidak muda lagi, sudah 35 tahun. Kami berharap tidak tes, otomatis dia akan menjadi PNS," ujar Ma'mol Abdul Faqih, Ketua Umum DPP Fagar.

Menanggapi pertanyaan itu, Nunuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih mengatur mekanisme tes dalam pengadaan CPNS. Pemerintah juga masih membahas kemungkinan pengaturan batas usia agar kesempatan mengikuti seleksi dapat terbuka bagi para guru.

"Kalau aturan negara atau peraturan itu masih tetap harus mengatur mekanisme tes, Pak. Untuk ketentuan mekanismenya seperti apa, apakah mereka ada batasan umur atau tidak, kami terus membahasnya sehingga paling tidak semuanya berkesempatan untuk mengikuti tes," ujar Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikdasmen.

Menurut Nunuk, pembahasan belum menghasilkan ketentuan final mengenai bentuk ujian maupun kebijakan batas usia bagi calon peserta. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi tetap mengacu pada kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.

"Jadi, pembahasan dan koordinasi mengenai tes, termasuk apakah ada batas usia yang mendapat perlakuan khusus atau tidak, terus kami lakukan. Namun, yang pasti ada tes. Bentuk tesnya akan dirumuskan kemudian. Tes tetap ada karena itu merupakan amanat undang-undang," ujar Nunuk.

Selain persoalan seleksi, Nunuk menjelaskan bahwa guru PPPK yang tidak lolos CPNS tetap dapat bekerja dengan status PPPK. Kegagalan dalam seleksi tidak secara otomatis mengakibatkan penghentian kontrak kerja mereka di lingkungan Kemendikdasmen.

Ia menyebut perpanjangan kontrak guru PPPK di kementerian tersebut didasarkan pada kinerja. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan kontrak.

"Jika mereka tidak berhasil pun, mereka tidak akan kehilangan status PPPK dan tetap berkontrak dengan Pak Menteri. Jadi, tidak usah khawatir kontrak akan dihentikan jika tidak lolos. Di Kemendikdasmen, yang paling penting adalah kinerjanya baik. Jangan sampai kinerja memburuk karena merasa tidak diawasi, sebab hal itu dapat menyebabkan kontrak tidak diperpanjang," ujar Nunuk Suryani.