Kemendikdasmen Percepat Sertifikasi 2,7 Juta Guru

Percepatan sertifikasi pendidik telah menghasilkan 2,7 juta guru bersertifikat di Indonesia. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemenuhan hak dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dilansir dari Medcom.

Meski jumlah guru yang telah tersertifikasi terus bertambah, penyelesaian program secara menyeluruh masih menghadapi kendala. Salah satu persoalan utamanya adalah kualifikasi akademik sejumlah pendidik yang belum mencapai jenjang diploma empat (D4) atau sarjana (S1).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi menjadi langkah pemerintah untuk memastikan para guru memperoleh hak kesejahteraan sekaligus kepastian dalam menjalankan profesinya.

Perjalanan percepatan sertifikasi guru

Ketika pertama kali menjabat di Kemendikdasmen, Nunuk mendapati bahwa cakupan sertifikasi pendidik baru mencapai 30 persen. Padahal, penyelesaian program tersebut sebelumnya telah ditargetkan pada 2015.

Kondisi itu mendorong pemerintah mempercepat proses sertifikasi agar semakin banyak pendidik memperoleh layanan dasar berupa peningkatan kesejahteraan. Upaya tersebut kemudian membawa jumlah guru bersertifikat mencapai 2,7 juta orang.

Dalam keterangannya pada sela-sela gelar Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 di Jakarta, Jumat, 6 November 2026, Nunuk menjelaskan perkembangan program tersebut.

"Pada saat saya bergabung di Kemendikdasmen, guru yang tersertifikasi itu baru 30 persen. Dan seharusnya sudah selesai tahun 2015. Nah saat ini seiring dengan waktu kita berpikir keras bagaimana caranya guru-guru ini bisa mendapatkan layanan dasarnya yaitu kesejahteraannya. Maka kita lakukan akselerasi hingga saat ini 2,7 juta guru sudah tersertifikasi," ujar Nunuk.

Pemerintah sebenarnya menginginkan seluruh proses sertifikasi dapat diselesaikan pada 2026. Namun, target tersebut belum sepenuhnya bisa diwujudkan karena masih terdapat pendidik yang belum memiliki ijazah S1 atau D4 sebagai persyaratan untuk mengikuti pendidikan profesi.

Beasiswa S1 dan D4 untuk guru

Untuk mengatasi hambatan kualifikasi tersebut, Kemendikdasmen menyediakan program beasiswa pendidikan lanjutan. Fasilitas ini ditujukan kepada guru yang sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tetapi belum menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat.

Program beasiswa tersebut sedang berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah agar guru yang belum memenuhi persyaratan akademik tetap memperoleh kesempatan mengikuti tahapan sertifikasi.

Nunuk menerangkan bahwa penyelesaian pendidikan formal menjadi syarat penting sebelum para pendidik dapat melanjutkan ke Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Dan sisanya itu sebenarnya kami ingin tuntas di tahun 2026. Namun rupanya masih ada guru-guru yang belum S1 dan D4 yang tentu tidak mungkin bisa kita tuntaskan. Itupun kami ada program penuntasan yaitu beasiswa bagi para guru yang sudah ada di Dapodik yang belum S1, D4.

Dan ini sedang berjalan. Insya Allah kalau mereka sudah menyelesaikan S1, D4-nya, maka mereka bisa langsung ikut pendidikan profesi guru," tutur Nunuk.

Dengan mekanisme tersebut, guru yang telah menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 dapat segera melanjutkan proses menuju sertifikasi profesi. Pemerintah juga menargetkan kesempatan memperoleh sertifikat pendidik dapat menjangkau guru yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan tempat mereka mengajar.

Artinya, pendidik di sekolah negeri maupun swasta sama-sama menjadi sasaran pemerataan akses sertifikasi. Pemenuhan persyaratan administratif dan akademik menjadi bagian penting agar hak profesi tersebut bisa diperoleh secara lebih merata.

"Sehingga harapannya tidak ada guru yang tertinggal, semua guru yang memiliki syarat bisa mendapatkan sertifikasi, mendapatkan haknya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang pada akhirnya nanti kita tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi para guru tersebut," tegasnya.

Penataan status guru dan tata kelola ASN

Selain memperluas sertifikasi, pemerintah juga menjalankan kebijakan untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik. Salah satu upayanya adalah pengangkatan 1,3 juta guru non-ASN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat kepastian status para pendidik. Dengan demikian, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak hanya dilakukan melalui sertifikasi, tetapi juga melalui penataan kepegawaian.

Selanjutnya, pemerintah merencanakan penataan tata kelola guru menjadi ASN pusat secara bertahap mulai 2027 hingga 2030. Rencana ini ditujukan untuk meminimalkan intervensi politik di tingkat daerah dalam pengelolaan tenaga pendidik.

Nunuk menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat posisi dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

"Tapi tujuan kita tentu sama, bagaimana kita membuat guru kita berdaya, terhormat, dan sejahtera," pungkas Nunuk.