Kejagung Usulkan RUU Perampasan Aset Fokus pada Jalur In Rem

Pemisahan mekanisme perampasan aset menjadi salah satu perhatian utama Kejaksaan Agung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Lembaga tersebut mengusulkan agar regulasi ini berfokus pada jalur in rem untuk menghindari potensi tindakan sewenang-wenang.

Dilansir dari Nasional, usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Kejaksaan Agung menilai pengaturan mekanisme perampasan aset perlu disusun secara cermat dengan memperhatikan perlindungan hak kebendaan masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung, Nerendra Jatna, menjelaskan bahwa praktik perampasan aset di berbagai negara mengenal dua pendekatan hukum. Kedua mekanisme tersebut adalah in personam dan in rem.

Masing-masing pendekatan mempunyai karakteristik tersendiri sehingga penerapannya tidak dapat disamakan begitu saja. Perbedaan tersebut juga membawa konsekuensi hukum yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan regulasi nasional.

Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian ialah non conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa didahului putusan pidana. Menurut Nerendra, pendekatan ini tidak digunakan dengan pola seragam oleh seluruh negara.

Karena itu, penerapan NCB memerlukan pertimbangan hukum yang teliti. Pengaturannya harus tetap memperhatikan jaminan konstitusional terhadap kepemilikan harta benda warga negara.

Dalam pembahasan bersama Komisi III DPR, Nerendra juga menekankan pentingnya kesesuaian regulasi dengan standar internasional. Aspek tersebut mencakup penghormatan terhadap proses hukum yang semestinya serta pengakuan internasional terhadap lembaga yang menjalankan mekanisme perampasan aset.

Ia menyampaikan, "Undang-undang ini juga harus sesuai dan dikenali dengan standar praktik internasional yang sangat menjunjung tinggi due process of law, di mana praktik lembaga yang mengelolanya juga harus mendapatkan rekognisi secara internasional,".

Persoalan lain yang disoroti Kejaksaan Agung adalah kemungkinan munculnya penyalahgunaan kewenangan apabila kedua jalur perampasan aset dicampurkan tanpa batasan yang tegas. Ketidakjelasan dasar hukum dapat meningkatkan risiko pengambilalihan harta secara sewenang-wenang.

Selain itu, hubungan kausalitas antara aset dan perkara yang mendasarinya dinilai harus memiliki landasan yang kuat. Kejelasan kriteria hukum diperlukan agar pelaksanaan perampasan tidak mengabaikan hak kebendaan masyarakat.

Atas pertimbangan tersebut, Kejaksaan Agung meminta agar RUU Perampasan Aset secara eksplisit menentukan mekanisme yang menjadi cakupan pengaturannya. Usulan lembaga tersebut adalah membatasi rancangan undang-undang pada jalur in rem.

Nerendra menyampaikan usulan tersebut dengan mengatakan, "Oleh karena itu Kejaksaan mengusulkan Rancangan Undang-Undang ini hanya mengatur jalur in rem sedangkan jalur in personam tetap tunduk kepada KUHAP. Dan Pasal 77 rancangan Undang-Undang ini seyogyanya dihapus,".

Selain meminta pemisahan mekanisme hukum, Kejaksaan Agung menyampaikan empat pokok usulan yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, pengawasan kewenangan, pengelolaan aset, serta batasan jalur perampasan.

1. Perlindungan hak kebendaan masyarakat. Kejaksaan menekankan bahwa ketentuan dalam RUU harus sejalan dengan mandat konstitusi. Perlindungan tersebut diusulkan melalui mekanisme penetapan pengadilan dan pemberian hak kepada pihak terkait untuk mengajukan keberatan.

Dengan mekanisme tersebut, proses perampasan aset tetap harus memperhatikan hak kebendaan. Keberadaan penetapan pengadilan dan kesempatan mengajukan keberatan menjadi bagian dari perlindungan yang diusulkan dalam rancangan regulasi.

2. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pengaturan mengenai pejabat yang menangani perkara juga menjadi perhatian. Kejaksaan mengusulkan agar koordinasi dilakukan sejak tahap awal hingga pelaksanaan operasional.

Selain pengaturan koordinasi, sumber pembiayaan operasional juga perlu mendapatkan perhatian. Kejaksaan mengusulkan agar biaya operasional tidak berasal dari hasil perampasan aset sehingga pengelolaannya memiliki batasan yang jelas.

3. Pengaturan lembaga pengelola aset. Kejaksaan Agung berpandangan bahwa pembentukan badan baru yang berdiri sendiri untuk mengelola aset hasil perampasan tidak diperlukan. Usulan ini menjadi bagian dari pertimbangan kelembagaan dalam penyusunan RUU.

Apabila pembentukan lembaga baru tetap dianggap perlu, Kejaksaan menyarankan agar jabatan kepala badan tersebut dirangkap secara ex officio oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, posisi pimpinan lembaga pengelola aset mengikuti skema yang diusulkan Kejaksaan.

4. Pembatasan jalur perampasan aset. Kejaksaan kembali menegaskan pentingnya membedakan penerapan in rem dan in personam. Dalam usulannya, jalur non conviction based hanya diberlakukan untuk mekanisme in rem.

Sementara itu, proses perampasan melalui jalur in personam tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembagian tersebut menjadi salah satu pokok yang ingin ditegaskan dalam rancangan undang-undang.

Dalam menyampaikan poin terakhir, Nerendra menegaskan, "Empat, jalur perampasan di mana rancangan Undang-Undang ini seyogyanya hanya mengatur jalur non conviction based untuk in rem, sedangkan untuk in personam tetap tunduk kepada KUHAP,".

Keempat usulan tersebut mencerminkan perhatian Kejaksaan Agung terhadap batas kewenangan, perlindungan hak kebendaan, tata kelola aset, serta kepastian mekanisme hukum dalam RUU Perampasan Aset.