Pemerintah Serahkan DIM RUU Perampasan Aset ke Komisi III DPR

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Dalam rapat Komisi III DPR RI di gedung DPR, Kamis (5/11/2026), pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Komisi III DPR menerima DIM tersebut untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi atas penyampaian dokumen dari pemerintah dalam rapat tersebut.

"Terima kasih kepada perwakilan pemerintah yang telah menyampaikan daftar inventarisir masalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana," kata Habiburokhman.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPR juga meresmikan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset. Habiburokhman ditetapkan sebagai ketua panitia kerja tersebut.

Habiburokhman menyatakan pembahasan rancangan undang-undang itu akan dipercepat pada masa persidangan kedua tahun 2026-2027.

"RUU Tentang Perampasan Aset ini akan dibahas dan diselesaikan sesegera mungkin pada masa persidangan 2, tahun 2026-2027," ucap Habiburokhman.

Dia juga menyampaikan harapan agar proses legislasi dapat rampung pada November 2026, lebih awal dibandingkan tenggat 15 Desember yang disebut dalam rapat.

"Dan kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember ya," tambah Habiburokhman.

Untuk mendukung penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut, Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR RI telah menggelar sekitar 81 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain rangkaian rapat tersebut, anggota Komisi III DPR juga melakukan kunjungan spesifik serta kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di 46 wilayah. Kegiatan itu dilakukan untuk menghimpun aspirasi dan masukan terkait penyusunan serta persiapan pembahasan RUU Perampasan Aset.